Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Transaksi di Pemda Gunakan Non Tunai Mulai 1 Januari 2018

    http://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_26426.jpg
    Penandatanganan bersama pelaksanaan Gerakan Non Tunai

    BANDUNG–Pemprov Jawa Barat (Jabar) dan 27 kabupaten/kota menandatangani penggunaan transaksi non tunai dengan Bank Indonesia Jabar di Hotel Trans Bandung, Selasa (12/12).
                               
    Hal itu sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (SE Mendagri) No. 910/1866/SI tanggal 17 April 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Provinsi dan SE Mendagri No. 910/1867/SJ tanggal 17 April 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemermtah Daerah Kabupaten/Kota.

    “Pelaksanaan Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah diimplementasikan paling lambat tanggal 1 Januari 2018,” ujar Kepala BI Jabar Wiwiek Sisti Widayat.

    Transaksi non tunai itu meliputi seluruh transaksi penerimaan maupun pengeluaran daerah yang dikelola oleh bendahara penerimaan/bendahara pengeluaran, dan menindaklanjuti penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Bank Indonesia dengan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia No. I9/8/NK/GBI/ZOI7 tentang Kerja Sama dan Koordinasi Dalam Rangka PeIaksanaan Tugas Bank Indonesia dan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, dipandang perlu untuk meiaksanakan instruksi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri dan menindaklanjuti Kesepakatan Bersama di tingkat regional. 

    Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Bank Indonesia, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-Jawa Barat tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Di Jawa Barat yang ditandatangani oleh Gubernur Jawa Barat, KepaIa Kantor Perwakiian Bank Indonesia Provinsi JaWa Barat serta 27 Kepala Daerah Kabupaten dan Kota Se-Jawa Barat.

    Ruang lingkup kerja sama pada Kesepakatan bersama ini adalah pelaksanaan Gerakan Nasionai Non Tunai (GNNT), sosialisasi dan edukasi terkait dengan implementasi ‘transaksil non tunai serta pengembangan dan penyelarasan infrastruktur dan teknoiogi transaksi non tunai sesuai dengan arah dan kebijakan sistem pembayaran nasionaI. 

    Diwaktu yang sama juga ditandatangani Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Bank Indonesia, dan PT Bandarudara Internasional Jawa Barat tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Di Area Bandarudara Internasionali Jawa Barat dan Kertajati Aerocity.  

    Gubernur Jabar Ahmad Heryawan sendiri mendukung pelaksanaan transaksi non tunai dengan alasan dapat lebih efesien dan mengurangi resiko penyelewangan.

    “Nanti pembayaran tender, pembayaran antara pihak ketiga juga harus non tunai dan transparan,” tutupnya. Jo

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus