Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Sriwijaya Air Buka Rute Baru, Bandung - Pangkalpinang

    http://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_26505.jpg

    BANDUNG – Bandung ternyata menjadi magnet wisata bagi wisatawan lokal termasuk dari luar Jabar. Kondisi ini membuat operator penerbangan Sriwijaya Air membuka rute baru, Bandung-Pangkalpinang sejak Kamis (14/12).

    Senior Manager Corporate Communicatios Sriwijaya Air Group Agus Soejono mengatakan selama ini penerbangan ke Bandung didominasi oleh penumpang untuk keperluan wisata yakni sekitar 60 persen, sisanya untuk keperluan pendidikan dan kunjungan bisnis.

    “Sehingga kami dengan maskapai Nam Air membuka penerbangan Bandung - Pangkalpinang dan juga sebaliknya Pangkalpinang – Bandung. Pasarnya sangat bagus sekali,” jelasnya di Bandung, Jumat (15/12)

    Ia menambahkan selain pasar wisatawan yang besar, pembukaan rute itu juga atas permintaan pemerintah Provinsi Bangka Belitung. Mereka ingin kunjungan wisatawan dari Badnung ke Pangkal pinang seperti pulau Bangka dan Belitung meningkat.

    “Ini kerjasama yang sangat menguntungkan, wisatawan ke Bandung akan meningkat dan juga sebaliknya ke Pangkalpinang,” tegas dia,

    Pesawat Nam Air ini terbang dengan menggunakan pesawat jenis Boeing 737 500 dengan kapasitas tempat duduk penumpang mencapai 120 kursi. Dimana delapan kursi kelas eksekutif dan sisanya ekonomi. Terbang dari Bandara Husein Sastranegara pukul 19.40 dan tiba di Pangkalpinang pukul 20.50 WIB. Jo
    Kementerian terkait mestinya konsentrasi mengawal proyek besar itu agar selesai sesuai jadwal yaitu beroperasi di tahun 2019. Tidak perlu mengutak atik sesuatu yang sudah berjalan yang justru berpotensi menimbulkan kegaduhan baru.

    “Keberhasilan TELKOM yang notabene berstatus BUMN dalam menjalankan pembangunan dan bisnis telekomunikasi di era kompetisi yang sangat sengit dan terbuka, seharusnya menjadi role model bagi semua pihak dan menjadi bukti yang nyata bahwa anak bangsa ini punya potensi dan kemampuan untuk bersaing secara global,” tegasnya lagi.

    Namun demikian, kata Wisnu, dengan RPM Penyelenggara Jasa, pihak Kominfo tampaknya ingin mengakomodasi keinginan pihak tertentu agar mereka ikut menikmati asset yang dimiliki Telkom. Walaupun selama ini mereka juga sudah diberi kesempatan oleh Telkom untuk menjalin kerjasama Business to Business (B2  B) dalam memanfaatkan jaringan milik Telkom.

    “Kami hanya berharap Menkominfo sadar sesadar-sadarnya bahwa RPM Penyelenggaraan Jasa tersebut yang isinya lebih memanjakan operator milik asing adalah langkah yang keliru, baik secara formal maupun substansial. Pertama, Undang Undang Nomor 36 Tahun 1999 sama sekali tidak mengamanatkan hal yang diatur dalam RPM tersebut. Dengan demikian maka RPM ini jelas-jelas bertentangan dengan Undang Undang. Kedua, Bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, karena dengan pengaturan dalam RPM tersebut maka para pelaku bisnis yang mayoritas sahamnya dimiliki asing itu akan semakin malas untuk ikut membangun jaringan di Indonesia. Mestinya mereka masuk ke Indonesia memberi nilai tambah nasional, bukan menggerogoti milik Indonesia,” tutup Wisnu. Jo

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus