Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Sidang Kode Etik Penerimaan Anggota Pawaslu Batal Digelar

    http://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_27009.jpg

    BANDUNG-Sidang kode etike dugaan pelanggaran dalam penerimaan anggota Panitia Pengawas Pemilu Umum (Panwaslu) Kabupaten Bandung Barat (KBB) batal digelar. Sebab pihak pengadu tidak hadir di persidangan.

    Hal itu terungkap dalam sidang kode etik penyelenggara pemilu ketua dan anggota panwaslu KBB yang di gelar ruang sidang Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat, Kamis (18/1/2018).

    Ketua Majelis Hakim Teguh Prasetyo mengatakan, dalam perkara tersebut, sebelumnya tiga orang telah melayangkan gugatan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada Bawaslu Jawa Barat dengan Nomor Pengaduan : 229/VI-P/L-DKPP/2017 dan Nomor Perkara : 11/DKPP-PKE-VII/2018

    Ketiga pengadu diantaranya  Agus Gunawan, Yedi Heryadi, dan Mail Hermawan. Sementara yang menjadi teradu yakni, Ketua Panwas Kabupaten Bandung Barat (KBB) Cecep Rahmat Nugraha, dan dua orang anggota Panwaslu KBB Riyana S Komarudin, dan Asep Nirfalah.

    "Sidang kali ini pihak teradu sudah hadir, pengadu belum hadir maka sesuai aturan kita beri kesempatan sidang kedua lima hari kedepan," kata Prasetyo.

    Dia menyebutkan, pihak DKPP akan segera melayangkan surat panggilan kembali. Diharapkan di sidang kedua pihak teradu dan pengadu bisa hadir. Sebab DKPP hanya bisa menggelar sidang apabila kedua pihak bisa hadir.

    "Harus ada keputusan dari perkara yang telah diadukan oleh sebab itu kita komit kalau mengadukan gak boleh main main,"tuturnya. 

    Selain itu harus dibuktikan, ada tujuh item masing-masing harus dibuktikan. Inilah yang betul-betul salahnya harus dibuktikan. Dan pihak teradu saya himbau untuk menyiapkan diri juga melakukan bantahan," ujarnya.

    Dalam surat resume perkara yang diperoleh, ada enam aduan yang dilakukan, yakni:

    1. Para Teradu tidak menindaklanjuti laporan pelanggaran proses pembentukan Panwascam se-Kabupaten Bandung Barat;

    2. Para Teradu berlaku diskriminatif terhadap peserta seleksi anggota Panwascam. Peserta a.n Yadi tidak dibolehkan melanjutkan ke tahapan seleksi tertulis karena tidak memenuhi persyaratan administrasi berupa ijazah terlegalisir basah, namun Dede Sopyan diperkenankan melanjutkan tahapan seleksi meski tidak melengkapi persyaratan administrasi;

    3. Para Teradu tidak cermat dalam mencantumkan nomor register peserta seleksi, sehingga Nomor 2017.025 yang seharusnya milik Agus Gunawan tercantum nama lain yakni Agus Hidayatulloh;

    4. Para Teradu tidak cermat dalam melakukan ralat atas kekeliruan pencatatan nomor registrasi peserta tersebut. Surat ralat dikeluarkan pada hari dan tanggal yang berbeda, namun dibuat pada tanggal yang sama dengan surat sebelumnya yakni 22 Oktober 2017;

    5. Para Teradu meloloskan anggota Panwascam yang berprofesi sebagai PNS/Guru SMP Negeri;

    6. Para Teradu dalam melaksanakan seleksi Panwascam tidak mencantumkan nilai hasil seleksi(MAT)

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus