Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Pembangunan Rutilahu Jabar Melebihi Target

    http://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_27271.jpg

    BANDUNG- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat sejak 2013 lalu sudah membangun rumah tinggal layak huni (rutilahu) sebanyak 127 ribu unit. Jumlah tersebut melebihi target yang telah ditetapkan yaitu sebanyak 100 unit rumah. 

    "Bahkan jumlah itu melebihi bantuan pusat, APBD dan Kabupaten/Kota," kata Gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar (Demiz) kepada wartawan di Kabupaten Indramayu, Kamis (1/2/2018).

    Demiz mengungkapkan masih banyak rutilahu di Jabar ini yang harus terus dibangun dengan nilai gotong royong yang sangat tinggi dari masyarakat. Ia menilai hal ini perlu dikembangkan sehingga 2019 kota tanpa kumuh (Kotaku) dan sanitasi yang layak rumah tidak layak huni bisa tercapai bersama.

    "Minimal Sanimas, SaberMas dan Kotaku tuntas 2019. Sedangkan untuk rumah tidak layak huni masih terus berjalan bisa saja sampai 20 23," ujar Demiz.

    Dia menambahkan program ini digulirkan supaya tingkat kesehatan masyarakat meningkat lalu akses sekolah terbuka agar masyarakat bisa sekolah setinggi mungkin dan juga produktif.

    "Minimal ada sumber daya manusia yang berkualitas juga produktif," imbuhnya.

    Hal yang belum terpenuhi seperti sekolah gratis karena ada perubahan dan awalnya bukan wewenang Pemprov Jabar dan sekarang menjadi kewenangan provinsi untuk SMA/SMK.

    Meskipun demikian sebagian sudah gratis seperti di Banjar, Pangandaran, Bekasi dan beberapa kabupaten kota sekolahnya sudah gratis tapi belum seluruhnya gratis.

    "Yang penting bukan masalah gratis atau tidak tapi jangan sampai ada satu anak pun di Jawa Barat yang tidak bisa bersekolah karena miskin itu tidak boleh ada, jadi harus ada pemerataan kesempatan syukur-syukur bertahap bisa kita gratiskan karena kalau 100% tidak mungkin karena masih ada sekolah swasta yang tidak mau digratiskan tapi upaya di sekolah negeri bisa secara bertahap, karena biaya setiap kota/kabupaten berbeda-beda. Di Bekasi yang Negeri sudah gratis kalau yang swasta belum," pungkasnya. (MAT)

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus