Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Pemprov Jabar Garap Fase II Tol Cisumdawu

    http://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_27285.jpg

    BANDUNG- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat pada awal tahun 2018 sedang menggarap pembangunan fase II atau sesi II jalan tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu).

    Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat, Iwa Karniwa menjelaskan pada proses pembangunan sesi II ini terdapat pembangunan panel sepanjang 472 meter. 

    Menurutnya, pembangunan panel sebelah kiri arah Sumedang sudah masuk mendekati 250 meter. Sedangkan untuk tanah sebelah kanan arah Cileunyi sudah dibangun sepanjang 200 meter dan sekarang sedang konstruksi jembatan Ciampel.

    "Kita sedang membangun fase II yang di dalamnya terdapat panel sepanjang 472 meter," kata Iwa ketika ditemui di ruang kerjanya di Gedung Sate Bandung, Jumat (2/2/2018).

    Selain itu, kata Iwa, pihaknya kini juga mengerjakan proses pembangunan sesi I yaitu Cileunyi-Rancakalong sepanjang 11,45 km. Dalam proses pembangunan tersebut, ada dua pembebasan lahan yakni milik masyarakat  37,43%. Sedangkan dari pihak IPDN sudah diserahkan oleh Kementerian Dalam Negeri sekitar 60 hektar yang bisa dibangun jalan tol sekitar 3 km sehingga total lahan untuk IPDN sekitar 30%. Dengan begitu, pembebasan lahan sesi I sudah mencapai 67,43%.

    "Kalau di atas 60% sudah bisa dilakukan konstruksi," ujar Iwa.

    Berkenaan dengan fasilitas lainnya seperti sekolah dan tempat ibadah. Ia menjelaskan untuk rumah ibadah seperti masjid dan madrasah sudah ada tinggal menunggu administrasi dari Kementerian Agama. Sedangkan untuk fasilitas sekolah, sebelumnya harus disediakan terlebih dahulu sehingga bangunan sekolah dasar tidak dibongkar.

    Pembangunan sekolah ini rencananya akan diterapkan skala investasi oleh pemegang konsesi Badan Usaha Jalan Tol atas masukan satgas.

    "Pembangunan sekolah dan masjid akan dibangun di lahan desa sehingga prosesnya bisa dilakukan apabila ada persetujuan dari kedua belah pihak," pungkasnya. (MAT)

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus