Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Ikuti Kampanye, Pejabat Harus Segera Ajukan Cuti

    http://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_27807.jpg

    KAB.BANDUNG-Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Bandung kembali mengingatkan kepada seluruh pejabat daerah di Kabupaten Bandung untuk segera mengajukan izin cuti apabila mereka hendak mengikuti kegiatan kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat 2018. 

    Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antarlembaga Panwaslu Kab Bandung, Hedi Ardia mengatakan, hingga saat ini belum ada satupun pejabat di Kabupaten Bandung yang menyampaikan bukti surat cuti.

    "Ada beberapa hal yang menjadi sebab belum adanya pejabat daerah yang menyampaikan surat izin cuti, bisa karena yang bersangkutan tidak akan ikut berkampanye atau tidak memahami aturan," ucapnya.

    Menurut Hedi, dalam PKPU No 4/2017 pasal 63 disebutkan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi maupun kabupaten/kota atau pejabat daerah dapat ikut kampanye dengan mengajukan izin cuti kampanye.

    "Surat izin cuti harus disampaikan kepada KPU paling lambat tiga hari sebelum pelaksanaan kegiatan kampanye," kata Hedi, kepada www.jabarprov.go.id, Selasa (06/03).

    Hedi mengakui, berdasarkan hasil koordinasi yang dilakukan Panwas dengan KPU, diketahui belum ada satupun pejabat yang melakukan izin cuti kampanye meski di lapangan, pihaknya kerap menemukan adanya anggota dewan yang terlibat kegiatan kampanye untuk mendukung salah satu Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar, sekalipun yang bersangkutan kampanye pada hari libur. 

    "Kami khawatirkan mereka lupa sehingga mereka juga ikut kampanye pada hari kerja dan tidak mengajukan izin cuti. Kalau itu terjadi jelas itu pelanggaran bahkan termasuk pelanggaran pidana," ujarnya. 

    Perlu diketahui bahwa cuti bagi anggota DPRD Kab. Bandung tersebut diberikan oleh pimpinan DPRD Kab. Bandung., sedangkan Bupati, izin cutinya dikeluarkan oleh Gubernur atas nama Menteri Dalam Negeri, sementara bagi anggota DPR RI, izin cutinya dikeluarkan oleh pimpinan DPR atau pimpinan Fraksi. (Parno)

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus