Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Polda Jabar Gagalkan Penyelundupan Benur Senilai Rp 2,1 Miliar

    http://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_27937.jpg
    Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat berhasil mengungkap kasus pengepulan benur atau bayi lobster di wilayah Cianjur

    BANDUNG- Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat berhasil mengungkap kasus pengepulan benur atau bayi lobster di wilayah Cianjur. Seorang pengepul diamankan oleh petugas Unit II Subdit IV/Tindak Pidana Tertentu Ditreskrimsus Polda Jabar, yakni Ruhyat alias Bogel (49).

    Direktur Reskrimsus Polda Jabar Kombes Pol Samudi, terungkapnya kasus ini berawal saat tim Unit IISubdit IV/Tipidter melakukan pemeriksaan dan pengecekan terhadap sebuah rumah di Kampung Kertajadi RT 04/01, Desa Kertajadi, Kecamatan Cidaun, Kabupaten Cianjur. Petugas kemudian menemukan barang bukti benur sebanyak 15 ribu ekor yang terdiri dari dua jenis, yakni mutiara dan pasir dengan harga total Rp 2,1 miliar.

    "Harga benur ini untuk yang jenis pasir harganya Rp 12 ribu per ekor. Yang mahal itu yang jenis mutiara, harganya bisa Rp 40 ribu sampai Rp 45 ribu per ekornya. Dan, benur ini bisa makin mahal sampai ke atas," ujar Samudi kepada wartawan di Bandung.

    Samudi menjelaskan pelaku menjual benur yang sudah dikemas dalam plastik  ke seseorang di Cisarua, Bogor, dengan harga jual untuk jenis pasir Rp 13 ribu/ekor, sementara jenis mutiara dibanderol dengan harga Rp 51 ribu-54 ribu/ekornya. 

    Dia menyebutkan pelaku berinisial R sudah melakukan aksinya selama tiga bulan. Apa yang dilakukannya karena terdorong masalah ekonomi. Dirinya mengaku tergiur dengan keuntungan yang didapat dari penjualan benur tersebut, sehingga beralih profesi dari nelayan menjadi pengepul ilegal. Ruhyat memaparkan, dirinya bisa mendapat keuntungan hingga Rp 1.500/ekor.

    "Saya sebelumnya nelayan, soalnya lebih tergiur karena benur ada harganya," ucap dia.

    Akibat aksinya tersebut, dirinya dijerat Pasal 88 dan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No 31/2004 tentang Perikanan. Tersangka terancam pidana penjara hingga delapan tahun dan denda Rp 1,5 miliar. (Pun)

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus