Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Kampung KB Generasi Tiga Embrio Kabupaten/kota Layak Anak

    http://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_28082.jpg

    KAB. CIANJUR – Kampung KB Generasi ke-3 bisa menjadi cikal bakal implementasi kabupaten/kota layak anak. Lingkungan terkecil dari masyarakat adalah keluarga. Dari sisi kelembagaan, hal tersebut bisa dimulai dari lingkungan paling dekat dengan masyarakat, yaitu RT/RW/Desa/Kelurahan.

    Demikian disampaikan Ketua Tim Penggerak PKK Jawa Barat Netty Prasetiyani Heryawan saat menjadi narasumber di acara Temu Penyuluh Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) dari kota/kabupaten se-Jawa Barat di Hotel Ciloto Indah Permai, Kampung Jemprak, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, Kamis (19/4/18).

    Temu penyuluh ini dihadiri 339 Tim Penggerak Desa (TPD), 365 PKB/PLKB (Penyuluh Keluarga Berencana/Petugas Lapangan Keluarga Berecana), dan 12 pendamping dari Wilayah I (Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi dan Kabupaten Cianjur).

    Netty beraharap agar Kampung KB Generasi ke-3 di kabupaten/kota di seluruh Jawa Barat dapat dioptimalkan karena Kampung KB ini nantinya menjadi pusat informasi dan konsultasi keluarga.

    “Saya ingin Kampung KB Generasi Tiga ini menjadi embrio dari kabupaten/kota layak anak,” harap Netty.

    Kampung KB diharapkan tidak hanya menjalankan tupoksi BKKBN. Lebih jauh, mampu meningkatkan penggunaan alat kontrasepsi, menambah jumlah akseptor (pengguna alat kontrasepsi), dan mengurangi kesenjangan unmet need.

    “Kampung KB ini program nasional. Kampung KB ini diberi nilai tambah jadi Kampung KB Generasi ketiga,” ujar Netty.

    “Jadi, bukan hanya kemudian menjalankan tugas-tugas yang terkait dengan tupoksi BKKBN, seperti meningkatkan penggunaan alat kontrasepsi, menambah jumlah akseptor. Termasuk juga bagaimana mengurangi kesenjangan unmet need. Kita berusaha mengintegrasikan semua layanan ada di Kampung KB,” lanjutnya.

    Unmet need adalah kondisi dimana keinginan pasangan usia subur (PUS) terhadap suatu jenis alat kontrasepsi yang tidak tersedia, sehingga mereka mengambil keputusan tidak menggunakan alat atau metode kontrasepsi.

    Netty menambahkan Kampung KB juga bisa melakukan pemberdayaan ekonomi. Hingga menjadi pusat informasi yang mampu mengadvokasi perlingungan perempuan dan anak, juga kasus-kasus, seperti traficking, KDRT, pornografi, dan napza yang menjadi masalah utama kependudukan saat ini. Selain itu, Kampung KB juga menjadi tempat konsultasi keluarga atau parenting.

    “Kasus-kasus ini kita tidak menunggu jatuh korban. Tapi kampung KB ini harus punya pusat informasi dan kosultasi keluarga, dan membangun social awareness secara sistemik. Jadi, kalau ada kasus, pak RT/RW, kepala Desa/Lurah, dan tokoh agama sudah menyatu untuk bisa memberikan layanan atau bantuan kepada anggota masyarakat,” tutur Netty.

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus