Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    2.500 Personel Polisi Amankan Demo Angkot

    http://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_28192.jpg

    BANDUNG - Kepala Polrestabes Bandung Kombes Pol Hendro Pandowo mengatakan sekitar 2.500 personel diterjunkan dalam rangka mengamankan aksi mogok demo angkot di Kota Bandung yang rencananya berlangsung tiga hari mulai Selasa (08/05) hingga Kamis (10/05).

    "Para petugas yang dikerahkan menggunakan mobil dan sepeda motor sehingga anggotanya bisa bergerak cepat, jika terjadi permasalahan di tengah-tengah aksi tersebut, serta ditempatkan di daerah rawan "sweeping", dan di titik konsentrasi massa aksi," katanya.

    Menurut Hendro, aksi unjuk rasa yang diikuti sekitar 8.000 peserta tersebut bisa berjalan secara kondusif dan menemukan titik terang yang baik dan ditemukan jalan keluarnya sehingga tidak merugikan salah satu pihak.
     
    "Kami berharap agar dalam satu hari, tuntutan tersebut bisa ditemukan jalan keluarnya dan aksi berlangsung secara kondusif," ucap Hendro, kepada wartawan, Selasa (08/05).

    Hendro juga meminta kepada para peserta demo untuk tidak melakukan sweeping dan berlaku sopan serta tidak melanggar hukum yang tindakannya tersebut dapat merugikan orang lain.

    "Kami tegaskan, jangan ada sweeping, silahkan berunjuk rasa tanpa melanggar hukum, harus sopan dan tidak menganggu arus lalu lintas," tegasnya. 

    Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung Didi Ruswandi menambahkan pihaknya akan menurunkan 200 armada untuk membantu masyarakat yang membutuhkan tumpangan jika dalam aksi tersebut tidak ada angkutan umum untuk mengantar masyarakat ke tempat tujuan.

    "Armada tersebut akan ditempatkan di sejumlah titik di Kota Bandung, armada Trans Metro Bandung, bus sekolah dan angkutan cadangan akan diturunkan," kata Didi.

    Aksi unjuk rasa yang dilakukan para pengemudi angkutan kota ini dipicu ketidakpuasan mereka terhadap Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek, yang dinilai merugikan awak angkutan konvensional. (Parno)

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus