Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Pemerintah Desa Wajib Tertib Administrasi

    http://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_28480.jpg

    KABBANDUNG-Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih Pemkab Bandung untuk kedua kalinya diharapkan dapat diikuti oleh pemerintah desa agar dapat tertib dalam administrasi pemerintahan desa.

    Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bandung Ir. H. Sofian Nataprawira, MP. saat membuka acara Sosialisasi Perbup nomor 85 Tahun 2017 tentang Pedoman Administrasi Pemerintahan Desa di Gedung Korpri Soreang, Kamis (7/6). Acara tersebut diikuti oleh 301 orang yang terdiri dari 31 kepala seksi pemerintahan dan 270 orang sekretaris desa.

    “Salah satu kewajiban pemerintah desa adalah menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat. Apalagi dengan diraihnya opini WTP oleh Kabupaten Bandung, pemerintah bisa melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut dengan pengadministrasian yang tertib,” ucap Sekda.

    Sekda menyebut, ada lima jenis administrasi yang harus dipahami oleh pemerintah desa serta kendala yang harus dihadapi dalam penyusunannya. “Administrasi umum, penduduk, keuangan, pembangunan, dan administrasi lainnya yang meliputi kegiatan Badan Permusyawaratan Desa dan kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Desa. Kelima jenis administrasi ini harus dipahami dan dilaksanakan, jangan hanya memperhatikan administrasi keuangan saja, sementara yang lainnya dilupakan,” imbuhnya.

    Administrasi pemerintahan desa harus lebih baik dan harus dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya kepada pemerintah pusat. “Kami mengharapkan adanya arahan berupa sosialisasi dari DPMD semacam ini. Kami ingin menjamin desa di Kabupaten Bandung mampu mengelola keuangan dan administrasi lainnya. Terlebih nanti akan ada pemeriksaan dari KPK terkait pengelolaan keuangan di desa ini,” lanjut Sofian.

    Dirinya menginginkan ada peningkatan koordinasi antara pihak kecamatan dan desa. “Saya harap koordinasi pemerintah kecamatan dan desa bisa lebih ditingkatkan dari tahun-tahun sebelumnya. Melalui sosialisasi semacam ini dan juga pembinaan dari kabupaten, akan semakin memaksimalkan kualitas kompetensi di desa-desa. Sehingga pada gilirannya pemerintah desa bisa lebih tertib administrasi dan manajemennya lebih akuntabel,” pungkas Sofian.

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus