Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Sosialisasi Perpres Tata Ruang Cekungan Bandung

    http://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_28942.jpg

    BANDUNG - Pengembangan wilayah terus menerus dilakukan Kementerian ATR/BPN RI, melalui Ditjen Tata Ruang. Hal tersebut dituangkan di dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 45 Tahun 2018.

    Dirjen Tata Ruang, Kementerian ATR/BPN, Abdul Kamarzuki mengatakan sebagian besar daerah di Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung merupakan pegunungan di mana kawasan terbangunnya terletak pada daerah berupa cekungan dan memiliki keterbatasan fisik dalam pengembangannya, sehingga memerlukan pengaturan tata ruang.

    Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung selain sebagai rencana untuk menahan urban sprawl atau melalui konsep pembagian peran dan fungsi kota inti dan kota di sekitarnya.

    "Selain itu, sebagai salah satu perangkat untuk mengendalikan alih fungsi tanah di hulu dengan menetapkan kawasan hulu sebagai kawasan lindung dan budidaya dengan intensitas rendah," katanya kepada wartawan di Bandung, Selasa (17/7/2018)

    Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung mempunyai 3 (tiga) peran utama di tingkat Nasional, yaitu (1) peran ekonomi di mana kawasan ini memberikan kontribusi 3,3% dari PDB Nasional; (2) peran lingkungan melalui konservasi air dan tanah; (3) serta peran perkotaan untuk menahan urban sprawl melalui konsep pembagian peran dan fungsi kota inti dan juga kota disekitarnya melalui pengembangan compact city.

    "Rancangan Perpres ini sudah sepuluh tahun lebih dirumuskan, wujudnya di tahun 2018,"ujarnya

    Sementara itu, Kepala Bappeda Jabar Yerry Yanuar menambahkan tiga metropolitan yang perlu diangkat menjadi area strategis, Jabodetabek, Metro Bandung, Metro Cirebon. Oleh sebab itu, adanya Perpres No 45 Tahun 2018 dapat melengkapi sekaligus menata kawasan kota cekungan Bandung agar menjadi kawasan kelas dunia.

    "Perpres ini diharapkan menjadi acuan untuk implementasi Proyek Strategis Nasional, Citarum Harum, Kereta Cepat Jakarta-Bandung maupun isu-isu strategis lainnya," jelasnya. (Jo)

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus