Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Pemprov Jabar Dorong Gunakan Cashless Cegah Korupsi

    http://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_28955.jpg

    BANDUNG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus berupaya mencegah terjadinya praktik korupsi di dalam roda pemerintahannya. Menurut Sekretaris Daerah Jabar Iwa Karniwa, pihaknya mendorong pembayaran secara cashless dalam semua transaksi keuangan. Jadi, semua aktivitas dari mulai pembayaran rekanan sampai perjalanan dinas langsung masuk ke rekening.

    "Ini cukup efektif mengurangi kecurangan. Perjalanan dinas saja, kami dari rekening to rekening makanya harus disiapkan infrastrukturnya juga agar bisa menurunkan kecurangan yang terjadi," ujar Iwa saat menjadi pembicara dalam National Anti Fraud Conference di Trans Luxury Hotel, Bandung, Kamis (19/7).

    Iwa menjelaskan ada beberapa hal lagi yang dilakukan Pemprov untuk mencegah praktik ilegal. Langkah pertama yang bisa dilakukan adalah memperbaiki tata kelola pemerintahan. Mulai dari perbaikan SKPD, sistem akuntasi keuangan daerah dan pengelolaan aset daerah. Indikator keberhasilan dari cara tersebut adalah ketika pemerintah daerah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI. Pemprov Jabar, telah meraih sebanyak tujuh kali opini WTP secara beruntun.

    Menurut Iwa, langkah kedua adalah menjalankan program dan pembangunan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Bila program mengacu pada RPJMD dapat berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. 

    "Apabila semua program mengacu pada RPJMD, akan menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran," katanya.

    Kemudian terkahir, kata Iwa, adalah pengelolaan APBD yang baik. Hal ini berhubungan erat dengan pembangunan infrastruktur di daerah yang memerlukan pendanaan yang besar.  Karena APBD yang dimiliki Pemprov Jabar terbatas, jadi perlu didukung dengan adanya investasi. Dengan begitu pembangunan infrastruktur bisa tetap berjalan di tengah keterbatasan anggaran. 

    "Infrastruktur terjadi karena kapitalisasi ekonomi. APBN dan APBD kami terbatas  jadi pendekatan kami bisnis. Kuncinya adalah trust (percaya)," katanya.

    Untuk membangun kepercayaan di kalangan investor, kata dia, maka tata kelola pelayanan publik harus diperbaiki. Terutama dalam hal perizinan investasi. 

    Sementara itu, di tempat yang sama, Ketua BPK RI Moermahadi Soerja Djanegara mengatakan, acara Konferesi Anti Fraud ini sangat baik digelar karena yang hadir berbagai praktisi. Jadi, dari kegiatan ini bisa saling tukar pengalaman dan menambah pengetahuan bagi semua pemeriksa keuangan bisa mengurangi korupsi.

    "Yang kami lakukan selama ini kalau dari hasil pemeriksaan ada fraud-nya kita serahkan ke KPK. Itu agar tak terjadi dalam pemeriksaan ada pelanggaran intern kita ungkap," katanya. 

    Saat ini, kata dia, kasus yang ditemukan masih masalah klasik berupa pengadaan barang dan jasa serta perjalan dinas. "Di Indonesia sering terjadi gitu. Tapi, kami ikut mengaudit salah satu badan di luar negeri. Ternyata mereka juga ada perjalanan dinas, model-model pelanggarannya ada," katanya.

    Saat ditanya apakah penggunaan cash less bisa mengurangi kecurangan, Moermahadi mengatakan mungkin saja bisa mengurangi. "Tapi, bukan hanya itu. Itu kan diujungnya kalau dibawah tangan ya gimana," katanya. (Pun)

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus