Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Tambah Penyertaan Modal, Pemprov Serahkan Aset Tanah ke BIJB

    http://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_29255.jpg

    BANDUNG-PT Bandarudara Internasional Jawa Barat (BIJB) menerima lahan seluas 2.948.294 meter persegi sebagai penyertaan modal dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk pengembangan Bandara Kertajati. BIJB pun berupaya memperpanjang runway yang awalnya 2.500 meter menjadi 3.500 meter.

    Lahan di Desa Kertajati, Desa Bantarjati, dan Desa Kertasari, di Kabupaten Majalengka, tersebut diserahkan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa kepada Direktur Utama PT BIJB Virda Dimas Ekaputra di Gedung Sate, Rabu (8/8).

    Iwa Karniwa mengatakan sebelumnya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah memberikan penyertaan modal senilai Rp 796 miliar. Ditambah lahan 294,8 hektare yang baru saja diserahkan dan bernilai Rp 725 miliar ini, Pemprov Jabar totalnya telah menyerahkan penyertaan modal sekitar Rp 1,5 triliun.

    "Posisi Pemprov Jabar memiliki 98,45 persen aset, sebelum ada AP II (Angkasa Pura II). Mudah-mudahan dengan ada AP II yang meminta 25 persen, secara administrasi dan fisik (runway) sudah bisa diselesaikan," kata Iwa.

    Penjabat Gubernur Jabar Mochamad Iriawan, katanya, sedang melakukan koordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan terkait dengan finalisasi kesepakatan penyertaan modal dari AP II, yakni 25 persen dari keseluruhan aset Bandara Kertajati.

    Iwa mengatakan dengan keterlibatan AP II, Bandara Kertajati ini akan memperpanjang runway dari tadinya 2.500 meter, menjadi 3.000 meter. Kemudian secara bertahap menjadi 3.500 meter sesuai masterplan bandara. "Harapan kita langsung saja 3.500 meter supaya bisa lebih efektif dan efisien," tutur Iwa.

    Iwa mengatakan berencana melakukan penambahan modal kembali kepada PT BIJB supaya operasional bandara lebih maksimal. Pihaknya akan menjalani sejumlah tahapan, termasuk pembuatan peraturan daerahnya.

    "Kita harus susun lagi untuk mengusulkan adanya perda terkait dengan penambahan modal disetor, menjadi minimal Rp 5 triliun. Kita ada tahapan itu dulu," ujar Iwa. (Pun)

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus