Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    FGD Statistik Sektoral Hasilkan 13 Kesepakatan

    http://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_29589.jpg

    BANDUNG- Pelaksanaan Forum Group Discussion (FGD) Statistik Sektoral (Data Spasial dan Aspasial) diselenggarakan Bidang Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jawa Barat.

    Dalam FGD yang berlangsung pada Selasa (28/08) di Gedung Soehoed Warnain BAPPEDA Provinsi Jawa Barat, Jln IR.H.Juanda No. 287 Bandung, para peserta perwakilan dari perangkat daerah Provinsi Jawa Barat dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota se-Jawa Barat, menyepakati beberapa hal, diantaranya:

    1. Dinas Kominfo JABAR bersama BPS dan BIG akan melakukan pembinaan pengelolaan data statistik sektoral (spasial dan aspasial) ke seluruh perangkat daerah Provinsi dan Dinas Kominfo Kab/Kota se-Jawa Barat secara berkala dan berkesinambungan melalui kegiatan forum data, FGD, BIMTEK, Sosialisasi, Capacity Building, evaluasi dan monitoring, dan bentuk lainnya sesuai ketentuan yang berlaku;

    2. Perlu adanya penguatan peran dan fungsi pengelolaan data statistik sektoral (spasial dan aspasial) perangkat daerah melalui pembentukan dan penetapan "Tim pengelola data statistik sektoral (spasial dan aspasial)" yang ditetapkan oleh kepala perangkat daerah/asisten untuk Setda.  Begitu pula dengan Pemerintah Kab/Kota perlu melibatkan perangkat daerah dan kecamatan serta Desa/Kelurahan;

    3. Tim pengelola data internal perangkat daerah dimaksud melibatkan unsur bidang sebagai produsen data internal dan sekretaris sebagai penanggung jawab data PD/ Kepala Biro sebagai penanggung jawab data biro;

    4. Penguatan pengelolaan data internal perangkat daerah tersebut perlu ditetapkan dalam regulasi untuk mengikat peran dan tanggung jawab masing-masing penyelenggara statistik sektoral, baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota;

    5. Perlu dilakukan rumusan pembagian peran antara BAPPEDA dan Dinas Kominfo terkait pengelolaan dan pemanfaatan data statistik sektoral, baik data spasial dan aspasial/geospasial, serta pengelolaan aplikasi data lainnya yang dituangkan dalam regulasi/surat keputusan Sekda;

    6. Dinas Kominfo bersama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Informasi Geospasial (BIG) akan menyusun peraturan teknis pengelolaan statistik sebagai rujukan perangkat daerah Provinsi dan Dinas Kominfo Kabupaten/Kota dalam pengelolaan data sektoral (spasial dan aspasial);

    7. Dinas Kominfo Kab/Kota se-Jawa Barat akan memanfaatkan aplikasi Satu Data Pembangunan Jawa Barat yang dikembangkan/disempurnakan oleh DISKOMINFO Provinsi Jawa Barat untuk berbagi pakai;

    8. Perangkat Daerah Provinsi dan Dinas Kominfo Kab/Kota Berkewajiban untuk mengoptimalkan pemanfaatan dan penginputan data statistik sektoral yang dibutuhkan atau yang perlu disajikan melalui aplikasi Satu Data Jawa Barat berdasarkan periode data masing-masing mengingat sebagai implementasi PERDA Satu Data pembangunan Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2012 (petunjuk teknis sedang dalam proses);

    9. Dalam rangka memenuhi kebutuhan data instansi vertikal maupun publik, perlu ditetapkan mekanisme pengelolaan yang seragam antara perangkat daerah sebagai produsen data, Dinas Kominfo sebagai walidata dan instansi vertikal/BPS sebagai pengguna data, agar kesamaan konsep, definisi, klasifikasi, ukuran dan satuan serta nilai data, baik di Provinsi dan Kab/Kota terbangun dengan baik; Contoh, penyusunan daerah dalam angka (DDA), BPS meminta dan menerima data hanya satu pintu melalui Dinas Kominfo sebagai walidata;

    10. Dinas Kominfo Provinsi Mendorong Dinas Kominfo Kabupaten/Kota yang telah memiliki Command Center (CC) untuk dioptimalkan dalam penyediaan informasi data sektoral pemerintah daerah, bagi yang belum memiliki CC agar daerah mendukung penyediaannya;

    11. Mengingatkan kembali BPS melalui BPS daerah untuk segera menyelesaikan norma, standar, prosedur, kriteria (NSPK) sebagai pedoman penyelenggaraan statistik sektoral di daerah;

    12. Mengingatkan kembali BPS melalui BPS daerah untuk berkoordinasi dengan Kementrian Dalam Negeri dan KEMENPANRB terkait penataan kelembagaan dan pengelolaan data;

    13. Isi Nota Kesepakatan ini akan disesuaikan apabila diperlukan setelah mendapat persetujuan forum.

    Hasil kesepakatan tersebut ditandatangi oleh perwakilan peserta dari Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat serta Diskominfo Kota dan Kabupaten di Jawa Barat, diantaranya dari Badan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia, Kominfo Kota Sukabumi, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Kuningan serta Kepala Bidang Statistik Diskominfo Provinsi Jawa Barat, Kiagus Denny Sofian. (Parno)

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus