Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Di Rapimnas KBPP Polri, Bima Arya: Saya Bangga Terlahir Sebagai Anak Polisi

    http://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_29984.jpg

    BOGOR-Walikota Bogor Bima Arya menjadi pembicara dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Keluarga Besar Putra Putri (KBPP) Polri di Hotel Golden Boutique, Jakarta, Kamis (20/9/2018). Dalam kesempatan tersebut, Bima mengaku bangga terlahir sebagai anak dari seorang ayah yang berprofesi sebagai polisi.

    Ya, Bima Arya merupakan anak pertama dari tiga bersaudara pasangan Toni Sugiarto dan Melinda Susilarini. Toni merupakan seorang perwira polisi. Ketika Bima dilahirkan, ayahnya berpangkat Kapten. Sebelum wafat pada 1997, ayahnya bertugas sebagai anggota DPR dari fraksi ABRI dengan pangkat Brigadir Jenderal. 

    “Saya bangga jadi anak polisi. Saya diuntungkan jadi anak polisi. Karena semua agak berhitung kalau sama anak polisi. Tapi PR kita adalah merawat kebersamaan dalam keberagaman. Perbedaan itu keniscayaan, keberagaman adalah kewajaran. Tapi kebersamaan harus selalu kita perjuangkan. Mudah-mudahan Pemilu 2019 lancar dan kondusif,” ungkap Bima.

    Dalam kegiatan yang mengusung subtema ‘Anak Polisi yang Berkiprah di Pemerintahan’, Bima Arya berbicara dihadapan ratusan pengurus BKPP Polri se-Indonesia serta narasumber lainnya yang juga anak polisi, yakni Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan Anggota Komisi I DPR RI Evita Nursanty.

    Bima Arya diminta untuk membahas mengenai transparansi pembangunan sebagai kepala daerah. Dalam pemaparannya, Bima berbagi pengelaman selama mengemban amanah di Kota Bogor sebagai walikota.

    “Janji saya ketika pertama kali dilantik (7 April 2014) salah satunya adalah uang rakyat harus kembali ke rakyat, uang rakyat harus memberikan manfaat, uang rakyat jangan mampir di kantung pejabat. Inilah yang ditunggu oleh rakyat. Kenapa? Karena APBD itu kalau dikelola dengan transparan dan efektif, setiap rupiahnya benar, pasti manfaatnya banyak,” ungkap Bima yang kini menjabat sebagai Dewan Penasehat di BKPP Polri itu. 

    Ia menambahkan, rakyat berhak tahu pembangunan Kota Bogor akan bergerak ke arah mana. “Saya maju jadi walikota karena merasa sebagai rakyat nggak tahu itu kota saya yang tercinta ini mau dibawa ke mana arahnya. Jadi mimpi saya adalah bagaimana warga dengan mudah bisa tahu kota itu bergerak ke mana,” jelasnya.
     
    Hal yang dilakukan oleh Bima Arya ketika itu adalah menerapkan pesan yang Presiden Joko Widodo berikan kepadanya saat masih menjabat sebagai Walikota Solo ketika itu. “Jadi waktu mau maju pilkada periode pertama lalu, saya ke Solo. Pak Jokowi masih jadi walikota. Saya bilang mau belajar. Beliau berbicara setengah hari, tapi satu yang selalu saya ingat. ‘Kalau sampean jadi, yang nomor satu itu pelototi angka-angka APBD. Banyak anggaran aneh.’ beliau bilang seperti itu,” cerita Bima.

    Contoh anggaran yang dimaksud Jokowi adalah anggaran pembinaan PSK yang nilainya mencapai ratusan juta rupiah. “Pak Jokowi panggil orang dinas sosial. Terus ditanya, apakah jumlah PSK berkurang? Ternyata tidak. Itu banyak yang begitu. Akhirnya dipangkas, dana tersebut dijadikan taman, jembatan, program. Itu nyantol terus di saya. Jadi begitu saya dilantik yang pertama dilakukan pastikan semuanya itu sesuai,” bebernya.

    Hasilnya, untuk pertama kalinya Pemkot Bogor memiliki anggaran yang belanja langsungnya lebih tinggi. Bima menyebutkan, pada 2015 anggaran untuk penanggulangan kemiskinan masih diangka Rp209.642.849.640, kini sudah 426.592.179.300. Lalu di sektor pendidikan pada 2015 masih Rp115.683.786.822, kini Rp190.228.747.546. Kemudian anggaran kesehatan pada 2015 hanya Rp254.158.531.872, kini Rp323.390.225.000.

    Bima juga dalam kesempatan itu berbicara banyak mengenai transformasi dan transparansi pelayanan mulai dari layanan aduan hingga perizinan yang dibuat secara online. Ia juga mengatakan bahwa Pemkot Bogor selalu berkolaborasi melibatkan pihak perguruan dalam sejumlah pengambilan keputusan atau kebijakan. (adt/pri)

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus