Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Percepat Proses Perizinan Kapal Yacht, Pemerintah Luncurkan Aplikasi YachtERS

    http://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_30344.jpg

    BANDUNG-Kemenko Bidang Kemaritiman melalui Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa  bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Keuangan (Ditjen Bea Cukai) meresmikan aplikasi YachtERS (Yacht's Electronic Registration System) terbaru yang administrasinya berpusat pada sistem pelayanan Bea Cukai. Aplikasi ini bertujuan untuk memudahkan dan mempercepat proses administrasi perizinan bagi yacht yang ingin datang ke Indonesia. 

    Kemenko Kemaritiman ikut memfasilitasi acara Peresmian Aplikasi YachtERS terbaru tersebut karena hal ini merupakan salah satu isu strategis yang ditangani oleh Kemenko Kemaritiman, yaitu terkait kemudahan kunjungan kapal wisata asing ke Indonesia dalam rangka mendukung pariwisata bahari.

    Menurut Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa Kemenko Kemaritiman, Agung Kuswandono, sebelumnya proses registrasi kedatangan Yacht ke Indonesia membutuhkan proses administrasi yang sangat lama. 

    “Dulu mereka harus mengurus izin ke Kementerian Luar Negeri, TNI AL, Kementerian Perhubungan, Imigrasi, Bea Cukai, dan Karantina yang menyebabkan para yacht tersebut enggan datang ke Indonesia. Namun dengan aplikasi yachtERS ini hal itu tidak akan terjadi lagi,” terang Deputi Agung dalam keterangan resminya di Bandung, Rabu (17/10/2018).

    Keberadaan aplikasi YachtERS yang diharapkan membantu registrasi online kapal yacht sehingga mempermudah kunjungan yacht asing ke Indonesia juga menyisakan PR (Pekerjaan Rumah) yaitu Indonesia harus membangun banyak marina untuk parkir kapal yacht. 

    Dengan demikian income Pemerintah Daerah yang menjadi titik labuh dan disinggahi oleh kapal-kapal yacht meningkat karena parkir yacht sehari sekitar $300 USD. Belum lagi masyarakat lokal akan terkena dampak dengan usaha restoran, mini market, BBM, air bersih, laundry, money changer.

    "Sekarang mereka kalau mau ke Indonesia cukup akses aplikasi di rumahnya lewat IT, lewat internet sudah kita program di sini. Dengan itu mereka akan nyaman datang ke sini, mudah, sehingga kita harapkan yang datang semakin banyak," ungkapnya.

    Agung menjelaskan, awalnya pada 2016 lalu aplikasi yachtERS ini sudah dikembangkan oleh Kementerian Luar Negeri. Tetapi dalam perkembangannya pihaknya menilai bahwa Direktorat Jenderal Bea Cukai lah yang lebih tepat untuk mengembangkan ini dan lebih siap. 

    "Jadi kita pindahkan dari Kemenlu ke Bea Cukai. Tapi aplikasi ini untuk Indonesia,  semua Kementerian/Lembaga ada di dalamnya untuk bekerja di masing-masing tempatnya," ujarnya.

    Kini, menurut Deputi Agung Aplikasi ini sudah layak diresmikan dan siap digunakan. Indonesia sudah punya aplikasi YachtERS yang beroperasi secara daring. Namun pesannya kita boleh berbangga tapi jangan puas diri karena aplikasi ini harus terus dikembangkan. 

    "Aplikasi ini aplikasi yang tumbuh dan berkembang, ke depannya akan terus dikembangkan sehingga para Yacht yang datang ke Indonesia semuanya tertata rapi dan terregistrasi," pungkasnya. (Pun)

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus