Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Gubernur: Kewirausahaan Gerakan Ekonomi Berbasis Masyarakat

    http://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_30407.jpg

    BANDUNG-Gubernur Jawa Barat, Mochamad Ridwan Kamil mengatakan, kewirausahaan merupakan gerakan ekonomi berbasis masyarakat yang berinvestasi dalam pembangunan ekonomi dan pengembangan sumber daya manusia berdasarkan arah kebijakan ekonomi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk turut mengatur kegiatan mikroekonomi dan makroekonomi. 

    "Kewirausahaan merupakan terminologi yang terdapat dalam urusan pemerintahan bidang kepemudaan, yaitu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Sub Bidang Kepemudaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah," ucapnya.

    Gubernur mengatakan, kewenangan daerah provinsi yaitu penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor provinsi, wirausaha muda dan pemuda kader provinsi dan hal ini sejalan dengan kebijakan yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2016.

    "Perda No.8 2016 tentang Pedoman Pelayanan Kepemudaan yang antara lain mengatur substansi pembentukan inkubator kewirausahaan pemuda dan Iembaga permodalan kewirausahaan pemuda dalam rangka mendukung pelayanan pengembangan kewirausahaan pemuda," katanya.

    Dalam penyampaian pendapat terhadap 2 Raperda Prakarsa DPRD Jabar, di Rapat Paripurna DPRD Jabar (22/10), Gubernur menyatakan, terkait dengan simplifikasi aturan, kiranya perlu dikaji kembali mengenai materi atau substansi senta arah jangkauan pengaturan Raperda tentang Kewirausahaan sehingga tidak tumpang tindih dan sesuai kewenangan. 

    "RUU Kewirausahaan Nasional telah masuk Prolegnas tahun 2015-2019 dan menjadi Prolegmas Prioritas yang saat ini telah masuk Pansus DPR, ini berimplikasi pada materi muatan Raperda karena belum jelas kewenangan atribut apa yang harus dilaksanakan Pemda Provinsi dalam Kewirausahaan," tuturnya.

    Menurut Gubernur, seyogyanya Raperda Kewirausahaan berisi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

    "Mohon penjelasan terkait materi muatan yang menampung kondisi khusus daerah Provinsi Jawa Barat di dalam Raperda yang belum tergambarkan dari RUU, ini karena banyak materi muatan yang kurang lebih sama dengan substansi RUU Kewirausahaan Nasional," pungkasnya. (Parno)

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus