Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Gubernur Apresiasi Raperda usulan DPRD Jabar tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Penyelenggaraan Pengamanan Zat Adiktif dalam Bentuk Produk Tembakau bagi Kesehatan

    http://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_30408.jpg

    BANDUNG-Pencapaian kesejahteraan manusia mempersyaratkan tarwujudnya dan terpeliharanya derajat kesehatan yang tinggi, karena kesehatan menjadi komponen penting sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menegukan bahwa setiap orang berhak atas kesehatan.

    Menurut Gubernur Jawa Barat, Mochamad Ridwan Kamil, untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat tersebut, maka negara berkewajiban menyelenggarakan upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh, baik yang berupa kegiatan pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit maupun pemulihan kesehatan.

    Menurut Gubernur, salah satu persoalan krusial dalam kerangka penyelenggaraan upaya kesehatan adalah berkaitan dengan pengamanan zat adiktif terutama yang berkaitan dengan tembakau dan produk yang mengandung tembakau (seperti rokok).

    "Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa asap rokok justru lebih berbahaya bagi perokok pasif, sementara zat adiktif yang berupa tembakau dan produk yang mengandung tembakau (rokok) bukanlah zat yang sama sekali dilarang penggunaannya dan aktivitas merokok juga bukan aktivitas yang sama sekali dilarang secara hukum," ucapnya.

    Gubernur menyatakan, dalam kerangka pengakuan, perwujudan dan perlindungan hak atas kesehatan dari warga negara, Article 8 of the World Health Organization Framework Convention on Tobacco Control (FCTC), meletakkan prinsip dasar pengaturan yang diutamakan bagi perlindungan perokok pasif dari asap rokok orang Iain (perokok aktif) dan pengurangan atau bahkan penghentian aktivitas merokok dari perokok aktif. 

    "Di sini berarti di satu sisi ada kewajiban negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Provinsi untuk menetapkan kebijakan guna melindungi perokok pasif dari asap rokok orang lain dan yang dapat mendorong pengurangan atau bahkan penghentian aktivitas merokok dari perokok aktif," katanya.

    Gubernur menyatakan, kewajiban Pemerintah Daerah Provinsi dan kewajiban seseorang tersebut bertemu pada suatu titik, yang antara lainnya adalah pada upaya untuk membatasi aktivitas merokok seseorang. 

    "Dengan pembatasan tersebut maka masih terbuka ruang bagi perokok untuk tetap merokok dan hak atas kesehatan orang Iain tetap dapat terlindungi karena terbebas dari asap rokok," ujarnya.

    Gubernur menyatakan, pembatasan inilah yang kemudian dilakukan melalui penetapan kawasan tanpa rokok, maka  Pemerintah Daerah Provinsi wajib menetapkan kawasan-kawasan tertentu sebagai kawasan tanpa rokok sesuai ketentuan Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yaitu bahwa Pemerintah Daerah wajib menetapkan kawasan tanpa rokok di wilayahnya.

    "Sampai dengan awal tahun 2018, terdapat 14 Kabupaten/Kota di Jawa Barat yang sudah mempunyai Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok," tegas Gubernur, saat memberikan pendapat terhadap 2 Raperda rancangan DPRD Jabar, dalam Rapat Paripurna DPRD Jabar, Senin (22/10).

    Gubernur menegaskan, pihaknya menyambut baik Raperda prakarsa DPRD tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Penyelenggaraan Pengamanan Zat Adiktif dalam Bentuk Produk Tembakau bagi Kesehatan, untuk melengkapi pengaturan di tingkat Daerah Provinsi yang sinergi dengan Daerah Kabupaten dan Kota.

    "Ada beberapa catatan mengenai Raperda prakarsa ini, yaitu terkait perumusan norma dalam Raperda masih belum dikelompokkan norma tingkah laku yang akan diatur, sehingga hampir di setiap pasal terdapat norma Iarangan," jelasnya.

    Gubernur menambahkan, bagaimana substansi pengaturan Raperda ini agar efektif menerapkan larangan tersebut di masyarakat tanpa paksaan dan strategi apakah yang akan dicantumkan dalam Raperda ini agar dapat mengubah kultur masyarakat untuk tidak merokok di tempat umum dengan kesadaran undiri. 

    "Bagaimana Raperda ini dapat mendorong peran serta masyarakat untuk dapat mengawasi implementasi dari Raperda ini dalam mewujudkan tempat atau lingkungan yang bersih dan sehat serta bebas dari asap rokok," pungkasnya. (Parno)

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus