Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Serikat Pekerja BUMN Strategis Menolak Liberalisasi Sektor Industri Strategis

    http://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_30929.jpg

    BANDUNG-Rencana Pemerintah untuk merelaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI) dengan mengeluarkan 25 bidang usaha dari daftar DNI, di antaranya sektor Telekomunikasi dan Informasi (TI), Energy dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kesehatan, dan Pariwisata, atau dengan kata lain terbuka 100% untuk Penanaman Modal Asing (PMA), mendapat tanggapan beragam dari masyarakat dan umumnya mereka menolak dengan bermacam alasan.

    Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Strategis (FSP BUMN Strategis) Wisnu Adi Wuryanto menegaskan bahwa kebijakan Pemerintah di bidang investasi pada empat sektor, khususnya TI dan ESDM saat ini sudah sangat liberal.

    “Hendaknya tidak perlu ditambah lagi bahkan mestinya dikurangi agar kedaulatan Bangsa terjaga. Dengan kepemilikan asing boleh mencapai 67% di sektor TI dan 49% di sektor energi seperti yang berlaku saat ini sudah sangat terbuka, mestinya dikurangi agar anak negeri masih menjadi pemilik mayoritas di rumahnya sendiri,” kata Wisnu.

    Wisnu menambahkan Telekomunikasi dan Energi adalah cabang produksi penting bagi Negara yang menguasai hajat hidup orang banyak. Undang-undang Telekomunikasi Nomor 36 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenaga Listrikan serta Undang undang nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menyatakan demikian.

    “Kita bisa bayangkan, apabila Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi Tetap, Jaringan Telekomunikasi Bergerak, Penyelenggaraan Jasa Konten dan Aplikasi, Pengelolaan Energy di Hulu serta Pengelolaan Energy Hilir sepenuhnya dikuasai asing, maka Negara ini seperti menyerahkan kedaulatan industri strategis ke pihak asing. Karena kita tahu betapa pentingnya sektor Telekomunikasi dan Energi dalam menggerakkan perekonomian, kesejahteraan, sosial budaya, bahkan Pertahanan Keamanan Negara,” jelas Wisnu. jo

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus