Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Hargai Konsumen, Wajib Tertib Ukur

    http://jabarprov.go.id/assets/images/berita

    BANDUNG-Kementrian Perdagangan RI memberikan penghargaan kepada sembilan daerah di Indonesia sebagai Daerah Tertib Ukur (DTU), karena dianggap telah ikut memperkuat upaya perlindungan konsumen, pada pengukuran dalam transaksi perdagangan. 

    Menteri Perindustrian RI Enggartiasto Lukito menyerahkan langsung penghargaan itu di Bandung. Selain memberikan penghargaan kepada daerah, pihaknya juga menetapkan 197 pasar rakyat di Indonesia sebagai Pasar Tertib Ukur (PTU).

    “Penghargaan serta penetapan Tertib Ukur, akan memberikan citra positif bagi daerah dan pasar tradisional, khususnya melindungi dan meningkatkan kepercayaan konsumen,” katanya usai Peresmian Daerah Tertib Ukur, Pasar tertib Ukur dan Unit Metrologi legal, di hotel El Royal Bandung, Kamis (6/12).

    Daerah yang meraih penghargaan itu diantaranya kabupaten Buleleng Bali, kota Pekanbaru Riau, kota Ambon  Maluku, Kota Mataram NTB, kabupaten Cirebon dan Tasikmalaya Jawa Barat, Kota Tanjung Pinang Kepulauan Riau, kabupaten Siduarjo Jawa Timur serta Kota Kupang NTT. 

    "Ada perubahan pergeseran, kalau dulu dengan ancaman kalau tidak melaksanakan terkena hukuman ketentuan itu tetap ada, tapi sekarang kita merangsang dari daerah, juga dari pasar bagaimana saling berlomba untuk melindungi hak konsumen dengan ukuran yang pasti mengenai kejujuran itu, kita beri apresiasi,"katanya.

    Enggartiasto mengungkapkan, tugas Kementrian Perdagangan yakni terus mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan kemetrologian, sebagai bentuk kehadiran negara dalam melindungi rakyatnya. Selain itu juga, pemerintah terus berupaya melindungi setiap konsumen agar mendapat kebenaran hasil pengukuran dalam transaksi perdagangan. 

    Selain itu, lanjut Mendag, Pemerintah juga mendorong para pengusaha di daerah untuk bisa mengklaim di tempatnya itu terjamin, baik kualitas, harga dan ukuran timbangannya.

    "Kendalanya adalah dari fasilitas dan peralatan. Menggantungkan 100 persen dari APBN secara langsung tidak mudah. Makanya kita mendorong daerah dapat melakukannya,"pungkasnya. jo

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus