Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Yana: ASN Jaga Netralitas

    http://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_31435.jpg

    BANDUNG-Pelaksanaan Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) yang akan digelar pada 17 April 2019 mendatang sudah menjadi perbincangan hangat di semua kalangan masyarakat, tidak terkecuali di lingkup Aparatur Sipil Negara (ASN).

    Wakil Walikota Bandung, Yana Mulyana meminta para ASN untuk menjaga netralitas menghadapi Pemilu 2019 karena tugas ASN salah satunya harus mengabdi kepada negara sehingga jika mendukung salah satu pasangan calon jangan membawa atribut ASN.

    "Saya tegaskan kepada ASN, hidup itu pilihan, silahkan setiap pribadi menentukan pilihannya, tetapi jangan bawa atribut ASN, apalagi mengajak ASN lain terutama juga kepada masyarakat," tegasnya.

    Yana mengharapkan, partisipasi masyarakat untuk datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan menggunakan hak pilihnya dalam Pilpres dan Pileg mendatang bisa lebih baik dibanding saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkadak) serentak 2018 lalu.

    "Saya yakin pesta demokrasi di Kota Bandung berjalan kondusif, seperti pada Pilkada 2018 lalu dimana angka partisipasi mencapai 76,6% dan berjalan kondusif, mudah-mudahan ini bisa terus dipertahankan,” ucapnya.

    Menurut Yana, baru kali ini pelaksanaan  Pilpres dan Pileg dilakukan bersamaan sehingga nantinya ada lima kertas suara yang akan diterima oleh masyarakat yang akan memilih dengan jumlah TPS yang semakin banyak.

    "Alhamdulillah, Bawaslu siap menjadi wasit yang adil, netral,” kata Yana, saat berkunjung ke Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bandung, Rabu (16/01). 

    Sementara itu, Ketua Bawaslu Kota Bandung, Zacky Muhammad juga meminta ASN di Kota Bandung tetap netral, ini sangat penting karena menyangkut citra aparatur juga pemerintah. 

    "Kita pertegas, jika ada temuan (ASN tak netral) kita akan serahkan ke KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara). Karena yang berhak memberikan sanksi yaitu KASN atau inspektorat. Jadi Bawaslu hanya memproses laporannya kemudian memberikan rekomendasi sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan," tuturnya. (Parno)

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus