Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Dalam Sepuluh Tahun Terakhir Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu Terus Menurun

    http://jabarprov.go.id/assets/images/berita/Endang-Sulastri.jpg

    BANDUNG-Partisipasi  masyarakat pemilih dalam pemilihan umum (Pemilu) di Indonesia dalam sepuluh tahun terakhir yakni dari tahun 1999 hingga 2009 menunjukkan trend menurun hingga mencapai 20 persen. Demikian diungkapkan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat, Dra.Endang Sulastri, Msi pada Workshop Peningkatan Partisipasi Masyarakat yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Barat di Gedung KPU Jabar, Jalan Garut, Kota Bandung, Kamis (20/10).

    “Jika penurunan terus berlanjut secara linear, pada tahun 2019 tingkat partisipasi pemilih bisa menembus angka 50%, yang berarti parpol sama sekali sudah tidak dipercaya lagi oleh publik,” kata Endang.

    Penurunan partisipasi masyarakat pemilih dalam pemilu, menurut Endang, disebabkan oleh beberapa faktor. Antara lain disebabkan oleh buruknya kinerja parpol. Dalam hal ini, parpol belum menjalankan fungsi pendidikan politik secara baik dan belum menjalankan prosedur rekrutment elit secara transparan dan akuntabel agar bisa menghasilkan kader atau calon usungan yang lebih berkualitas dan berintegritas pada pemilu.

    Selain itu, lanjut Endang, parpol belum menjalankan praktek anggaran dan keuangan yang transparan, akuntabel dan partisipatif sehingga amat rentan money politic. Di samping itu, setelah berhasil meraih posisi jabatan politik atau jabatan politik justru tidak menjalankan peran representasinya secara baik.

    Adapun hambatan dalam peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilu ada tiga elemen. Pertama, pemerintah. Dalam regulasi yang terkait dengan penyelenggaraan pemilu, tidak diatur secara tegas tentang  kebutuhan sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan. Kurangnya dukungan anggaran baik dari APBN dan APBD.

    Kedua, peserta pemilu (partai politik atau pasangan calon) tidak melaksanakan fungsi yang optimal dalam melakukan pendidikan politik kepada masyarakat. Cenderung memberikan sosialisasi yang bersifat pragmatis.

    Ketiga, penyelenggara pemilu. Dalam hal ini, minimnya anggaran sosialisasi penyelenggara pemilu, tidak ada grand design kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih dan dukungan personil, sarana dan prasarana yang kurang memadai. (enal)

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus