Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Bangunan Satpol PP dan Kegiatannya

    http://jabarprov.go.id/assets/images/berita/yusuf_fuad.jpg

    BANDUNG-Yusuf Puadz dari Fraksi PPP Komisi A DPRD Jabar, memberikan penilaian usai melakukan kunjungan kerja ke Kantor Satpol PP Prov. Jabar, beberapa hari lalu. Salah satu yang dinilainya adalah bahwa bangunan kantor yang merupakan bangunan lama perlu dilestarikan dan harus ada perbaikan bangunannya terutama bagian belakang.

     

    Yusuf mengusulkan, agar untuk APBD Tahun 2012 dimasukan anggaran untuk perbaikan fisik kantor Satpol PP.


    Selain fisik bangunannya yang diperhatikan, Yusuf juga memperhatikan bidang lainnya, misalnya; Satuan polisi pamong praja (Satpol PP) juga mengalami keterbatasan Aparatur/Sumber Daya manusia, keterbatasan Mobilisasi, keterbatasan Anggaran , kewenangan yang perlu lebih dipertegas dan tidak tersediannya Sistem Informasi dan dokumentasi  yang memadai ditengah era informasi yang serba komputerais.


    Dari banyak tugas yang diemban Satpol PP jawa Barat  dalam menjaga ketertiban dan keamanan,Satpol PP diberi tugas mengamankan Asset Daerah yang banyak jumlahnya. Sebagai Penegakan Peraturan Daerah Satpol PP juga harus dilengkapi PPNS yang mumpuni yang mampu memahami dan mensosialisasikan  serta melakukan penegakan  Peraturan yang ada. Satpol PP pula dalam situasi tertentu harus membantu mengamankan  kegiatan dan Program Pemerintah disamping melakukan koordinasi dengan Kabupaten /Kota di Jawa Barat. Satpol PP Jawa Barat pun harus melatih satuannya termasuk yang ada didaerah dan dalam agenda monunmental seperti misalnya Pemilukada, urai Yusuf.


    DPRD Provinsi Jawa Barat saat ini dalam Prolegda 2011 sudah mengagendakan pembahasan Raperda  tentang PPNS dan Raperda tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Insya Allah dalam kwartal ketiga ini DPRD prov Jabar dapat merampungkan kedua raperda tersebut, dan ini akan lebih memberi payung hukum kepada Satpol PP akan tugas, kewajiban dan kewenangan dalam menjalani kegiatan, jelas Yusuf.


    Dalam pengamanan Asset sebetulnya Satpol PP punya peranan strategis ,hal ini akan sangat membantu Pemerintah terutama dalam penertiban Asset yang ada atau aset yang masih ditangan pihak ketiga, tentu biro lain yang menangani barang daerah harus berkordinasi dan memberikan data dan  status keberadaan dari aspek hukum maupun aspek administrasi, demikian Yusuf.

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus