Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    DPR RI Temukan Masalah TKI Di Taiwan

    http://jabarprov.go.id/assets/images/berita/Ledia_07_02.jpg

    Taiwan, meskipun sering disebut-sebut menjadi salah satu tempat terbaik bagi tenaga kerja Indonesia (TKI)  untuk bekerja, pada kenyataannya  masih banyak TKI di Taiwan yang bernasib suram. Kesuraman itu nyatanya justru banyak disebabkan karena buruknya proses rekrutmen di tanah air.
     
    Dalam proses rekrutmen misalnya para calon TKI disuguhi berkas-berkas yang harus ditandatangani dengan segera tanpa diberi kesempatan untuk membaca apalagi memahami isinya.
     
    Baru tahun kemudian, TKI tersebut diberikan berkas yang dibuat dalam dua bahasa, Mandarin dan Indonesia, dan telah terlanjur ditandatangani itu ternyata berisikan hal-hal yang merugikan mereka secara fisik, finansial dan bahkan spiritual.
     
    Isi berkas itu antara lain menyatakan kalau calon TKI bersedia tidak mengambil libur yang sesungguhnya merupakan hak mereka, bersedia menerima upah yang nilainya di bawah ketentuan upah minimum, bersedia dipotong uang makan senilai 2500 NT (setara dengan sekitar 750 ribu rupiah) per bulan bagi pekerja pabrik dan anak buah kapal (ABK) meskipun sesungguhnya makan dan tempat tinggal ditanggung pemberi kerja dan bahkan juga ada pernyataan bersedia untuk mengkonsumsi babi meskipun mereka muslim.
     
    Hal demikian, diungkapkan anggota komisi IX DPR RI, Ledia Hanifa Amaliah, dalam siaran pers yang diterima jabarprov.go.id (7/11).
     
    Menurut Ledia, hal tersebut terungkap dalam dialog antara anggota komisi IX DPR RI, dengan sekitar 100 orang TKI dan mahasiswa di Kantor Dagang & Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipei, dan saat melakukan kunjungan ke shelter TKI di Taoyuan, Taiwan, pekan lalu.
     
    “Mereka mengeluhkan bagaimana ketiadaan standar kontrak kerja yang ditetapkan pemerintah Indonesia telah menyebabkan berbagai Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) dan Agen Tenaga Kerja mengatur semau-mau mereka perjanjian kerja untuk calon TKI (CTKI).
     
    Dari pertemuan tersebut, juga terungkap para TKI  juga dibebankan macam-macam pungutan biaya dari agen dan harus menerima pemotongan gaji yang nilainya bisa mencapai hampir 50% dari gaji hingga 9 bulan lamanya.
     
    Mereka kemudian juga  tidak diperkenankan membawa buku pegangan bagi TKI keluaran BNP2TKI yang diberikan saat Pembekalan Akhir Pemberangkatan. Padahal buku itu berisi hal-hal penting yang harus diketahui CTKI selama menjadi TKI dan nomor-nomor telepon penting termasuk nomor pengaduan bila terjadi masalah,” papar ibu empat anak ini lagi. (Nur)

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus