Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Fraksi Gerindra Sampaikan Hasil Reses III

    http://jabarprov.go.id/assets/images/berita/images-(1).jpg

    BANDUNG-Fraksi Gerindra usai Reses III Tahun 2011, membuat kesimpulan dari hasil kunjungan para kadernya ke daerah-daerah. Yang menjadi sorotan para kader Gerindra adalah dibidang Pemerintahan, Ekonomi, Keuangan, Bidang Pembangunan dan Kesejahteraan masyarakat.

    Menurut ketua Fraksi Gerindra, Syahrir, untuk Bidang Pemerintahan hal yang menonjol didapat para kadernya dari serapan aspirasi masyarakat adalah pengratisan pelayanan KTP, Kartu keluarga dan Akte Kelahiran. Pelayanan gratis itu hendaknya dipayungi dengan peraturan daerah. Juga, perlunya tunjungan tetap bagi para RT dan RW mengingat perannya yang berada pada ujung tombak membantu pemerintah.

    Untuk Bidang Perekonomian, aspirasi yang diterima seputar peningkatan peran koperasi dan usaha kecil serta usaha mikro agar mendapat pembinaan dan pemberdayaan dari Pemerintah. Peningkatan peran tersebut, salah satunya untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang akhir-akhir ini untuk di pedesaan semakin langka.

    Fraksi Gerindra meminta Pemerintah untuk memperhatikan industri unggulan di tingkat Kecamatan dan Kelurahan agar usaha mereka dapat bertahan dan berkembang. Pada kenyataannya, bantuan KUMKM tidak merata, sehingga banyak KUMKM yang bangkrut padahal produksinya cukup bagus dan bisa bersaing dengan daerah lainnya.

    Dibidang pembangunan, masalah banjir masih menjadi persoalan dan seyogianya pihak Pemerintah membenahi saluruan irigasi, perbaikan infrastruktur jalan, bantaran sungai dan lingkungan yang kritis.

    Terakhir, Fraksi Gerindra meminta kepada Pemerintah untuk meningkatkan Bidang Kesejahteraan masyarakat. Diusulkannya antara lain, penataan distribusi beras raskin agar tepat sasaran dan terarah pemberiannya. Kemudian khusus untuk dana jaminan kesehatan masyarakat agar anggarannya dinaikan sehingga lebih banyak masyarakat yang dapat jaminan kesehatan.

    Terutama untuk dana BOS agar diperjelas kembali peruntukannya, mengingat biaya operasional sekolah misalnya untuk pembelian buku-buku pelajaran masih menjadi beban bagi para orang tua dan masih adanya sekolah yang memungut DSP.

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus