Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Tahun 2012 Dinkes Jabar Anggarkan 421,8 M

    http://jabarprov.go.id/assets/images/berita/alma-lucyati21.jpg

     

    BANDUNG- Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Jawa Barat menganggarkan Rp 421,8 Miliar untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan. Demikian disampaikan Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Provinsi Jawa Barat Alma Lucyati beberapa waktu lalu di Kediaman Resmi Gubernur Jawa Barat Gedung Negara Pakuan. Menurutnya sejumlah dasar  atau pijakan Dinkes dalam penganggaran antara lain, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jawa Barat, Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun anggaran 2012, menyerap hasil Musrenbang, serta dilengkapi dengan masukan dari wakil rakyat saat masa reses.
     
    "Yang menjadi pokok acuan dalam menggunakan anggaran di Jawa Barat adalah kebijakan dari pusat. Misalnya kebijakan tentang peningkatan IPM dan MDGs. Sebagaimana juga tercover dalam UU Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, dimana penggunaan anggaran provinsi untuk bidang kesehatan harus mencapai 10 persen, dari total APBD," ungkap Alma. Kendati demikian, besaran 10 persen anggaran di Bidang Kesehatan tersebut, tidak sepenuhnya berada di Dinas Kesehatan provinsi. Pasalnya, bidang kesehatan juga menggandeng Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya, seperti Permukiman dan Perumahan, Pendidikan, dan dinas lainnya.
     
    Untuk APBD  yang dikelola Dinkes tahun 2012 yang mencapai 421,8 miliar itu, menurut Alma komposisinya dibagi menjadi dua bagian yakni Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Untuk Belanja Langsung, Dinkes menggunakan 50% dari total anggaran yang ada yakni sebesar Rp 213 miliar. Penggunaan anggaran tersebut diperuntukkan guna menunjang tugas pokok Dinkes Jabar. Seperti evaluasi, pengadaan tenaga supervisi, program-program kesehatan, pelayanan kesehatan, upaya kesehatan, peningkatan sarana dan mutu kesehatan, pemberantasan penyakit menular sampai pada sertifikasi serta akselerasi kesehatan. Sedangkan sisanya, sebesar Rp 208,8 miliar akan disebar kepada dinas kesehatan yang ada di seluruh Jawa Barat berupa anggaran Belanja Tidak Langsung.
     
    Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan memaparkan, dengan dukungan anggaran fungsi kesehatan mencapai 10 persen dari total APBD sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pemprov Jabar juga akan merintis program KTP berasuransi bagi masyarakat. "Hal ini sebagai bagian upaya kita bersama untuk memfasilitasi tercapainya hak setiap warga Jawa Barat dalam memperoleh pelayanan kesehatan ibu dan anak yang aman, bermutu, dan terjangkau," jelasnya. Dengan sejumlah program tersebut, diharapkan bermuara pada meningkatnya indikator kesehatan Jawa Barat pada tahun 2015, yaitu Angka Harapan Hidup (AHH) menjadi 72 tahun, menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) menjadi 118 per 100.000 kelahiran hidup, menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB) menjadi 24 per 1.000 kelahiran hidup, serta menurunkan prevalensi gizi kurang dan gizi buruk pada anak balita menjadi kurang dari 15%.
           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus