Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Staff Ahli Bukan Jabatan Buangan

    http://jabarprov.go.id/assets/images/berita/IMG_6406.jpg
    Pelantikan Pejabat Pemkab. Garut

     

    GARUT-Bupati Garut H Aceng HM Fikri,S.Ag, Jumat (3/2) sore, melantik  H. Atang Subarzah BE,M.Si sebagai Staf ahli Bupati  bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia, serta Dadang Suryana,AMK,S.ip,M.Si sebagai kepala puskesmas Pameungpeuk. Sebelumnya  H. Atang menjabat sebagai kepala dinas  Binamarga Kabupaten Garut. Selain itu Bupati juga melantik dan merotasi sebanyak  485 pejabat di lingkungan dinas pendidikan kabupaten Garut. Diantaranya  merotasi dan mempromosikan 7 orang kepala Taman kanak-kanak; 358 Kepala Sekolah Dasar; 28 kepala SMP; 27 penilik PNF; 63 pengawas dan 2 orang tenaga struktural.

    Bupati mengatakan pelantikan merupakan proses penyegaran yang senantiasa harus dilakukan, baik dalam rangka Tour Of Area sebagai bagian dari pembinaan karier, atau untuk kepentingan penguatan kinerja pelayanan publik dari birokrasi pemerintahan daerah. Jabatan struktural dipandang strategis dan penting pada setiap SKPD. Mengingat apabila terjadi kekosongan jabatan, sedikitnya banyak berpengaruh terhadap efektifitas penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah.

    Berkenaan dengan jabatan staf ahli bupati, selama ini banyak yang berasumsi bahwa jabatan tersebut merupakan jabatan buangan. Perlu dipahami, bahwa jabatan staf ahli bupati sangatlah penting, sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah nomor 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah (OPD), yang mengamanatkan kedudukan jabatan staf ahli dalam struktur OPD. Keberadaan  staf ahli dilingkungan pemerintahan Kabupaten Garut semakin tepat, mengingat seluruh staf ahli merupakan para pejabat berpengalaman, mereka telah teruji melalui beberapa penugasan dengan jenjang jabatan dan lingkup tugas yang cukup luas.

    Keberadaanya diharapkan mampu memberikan masukan berupa pemikiran atau telaahan, yang dapat berupa second opinion sebagai bahan penguatan kebijakan yang di tempuh oleh pemerintah daerah. Telaahan atau pernyataan pendapat staf ahli, tentunya merupakan bagian yang mesti diperhatikan, disamping masukan dari pejabat di lingkungan pemerintah daerah yang lainnya, maupun pihak lain yang berkompeten.  Sebuah kebijakan merupakan akumulasi dari berbagai pemikiran yang bermuara pada kewenangan Bupati untuk menentukan sebuah keputusan,Ungkapnya.

    Menurutnya, perlu dipahami bahwa setiap jabatan memiliki keterkaitan fungsi dan saling mengisi. Oleh karenanya, penting bagi setiap pejabat untuk menyadari, dan selanjutnya berkonsentrasi untuk melaksanakan tugas serta kewajiban yang diamanatkan.

    Hadir pada kesempatan tersebut, Sekda Garut H.Iman Alirahman,SH,M.Si; Dandim 0611 Garut Letkol Arm Edy Yusnandar; Kepala BKD Drs. Kostawan,M.Si; Kadisdik Dra.Hj.Elak Nurhakimah,M.Si serta para pejabat lainnya.

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus