Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Komisi Pengawas Haji Harus Berpihak Pada Jamaah

    http://jabarprov.go.id/assets/images/berita/34662_138885719470078_138885649470085_293308_6208960_n1.jpg

    JAKARTA-Proses pertimbangan anggota Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI) yang dilaksanakan oleh DPR usai sudah.  Sembilan calon anggota KPHI yang dibentuk berdasarkan amanat UU no 13 tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji ini sejatinya hanya tinggal menunggu keputusan Presiden apakah akan disahkan atau direvisi.

    Diluar beragam wacana apakah pertimbangan DPR dapat digunakan untuk menolak calon hasil seleksi panitia dari Kementrian Agama, DPR sendiri melihat calon anggota yang disodorkan memang masih memiliki banyak catatan kelemahan.

    Rata-rata calon anggota KPHI tidak memahami keruwetan masalah penyelenggaraan haji selama ini. Betapa misalnya jamaah banyak dibebani pungutan liar sejak awal sampai kesembronoan pelayanan saat berada di tanah suci,” kata Ledia Hanifa, anggota Komisi VIII yang membidangi masalah haji.

     

    Bahwa ada kekurangan pelayanan pada setiap masa penyelenggaraan haji memang sudah menjadi pengetahuan umum, namun bahwa masalahnya ternyata begitu kompleks dan mendalam sampai terjadi berulang-ulang untuk kasus-kasus serupa agaknya belum sampai dipahami calon anggota KPHI.

    Karena persoalan yang kerap terjadi seringkali terkait pada  soal kebijakan, kewenangan, dan pengawasan yang tidak baik , Ledia berpendapat KPHI harus terlibat dari awal proses penyelenggaraan haji itu sendiri. Soal biaya haji, kontrak pemondokan, penentuan katering, hingga kesiapan para panitia lapangan mesti dipantau untuk meminimalisir terjadinya persoalan-persoalan serupa tahun lalu yang banyak merugikan jamaah.

    Anggota dewan asal FPKS ini juga mengingatkan KPHI untuk tidak segan menegur dan melaporkan panitia penyelenggara haji setiap kali menemukan penyimpangan atau kesembronoan dalam pelayanan haji bagi jamaah.

    “Mereka diangkat dan diberhentikan memang oleh Presiden untuk melakukan pengawasan penyelenggaraan haji bagi negara. Namun satu hal yang harus menjadi konsern para calon anggota KPHI ini adalah bahwa mereka harus berpihak pada jamaah.” Tegas Ledia,sebagaimana releasenya diterima jabarprov.go.id, Kamis (8/2)  siang.

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus