Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    RPP ASI Harus Lebih Pro ASI

    http://jabarprov.go.id/assets/images/berita/Ledia-Hanifa-Amaliah-jg.jpg

    JAKARTA-Draft Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Pemberian  Air Susu Ibu Ekslusif  yang lebih dikenal dengan RPP Asi sudah banyak beredar di tengah masyarakat dan mulai menuai tanggapan.

    Sebagian besar masyarakat terutama kaum ibu dan kalangan penggiat pemberian ASI berharap bahwa RPP ini kelak akan memberikan perlindungan nyata bagi bayi untuk mendapat haknya secara penuh dan bagi ibu menyusui untuk mendapat ketenangan dan dukungan dalam menjalankan pemberian ASI ekslusif.

     Namun demikian, RPP ini sendiri masih memuat sejumlah besar titik lemah yang harus segera diperbaiki sebelum diundangkan. Misalnya saja soal pasal pro ASI dan pasal pemberian susu formula dalam pengecualian, yang timpang.

     “Ada 15 pasal pemberian susu formula dalam pengecualian,  dibanding 10 pasal tentang pemberian ASI. Ini bisa menjadi hambatan besar pelaksanaan pemberian ASI ekslusif karena dapat dimanfaatkan kalangan industri atau produsen susu formula untuk memasarkan produk mereka,” ungkap anggota komisi VIII Ledia Hanifa.

    Ditekankan Ledia, RPP ASI tentunya harus benar-benar pro ASI sehingga mampu menutup celah hambatan pemberian ASI ekslusif. Soal pemberian susu formula dalam situasi ibu tidak bisa memberikan ASI karena ada indikasi medis, ibu tidak ada atau ibu terpisah dari bayi sebagaimana tercantum dalam pasal 7 misalnya, menurut aleg FPKS ini harus direvisi karena ASI sesungguhnya tetap bisa diberikan misalnya melalui pendonor ASI dari keluarga dekat atau pihak yang disetujui ibu, bapak atau keluarga dekat si bayi.

     “Ibu yang terpisah bisa tetap memberikan ASI perah bagi bayinya. Bayi dari ibu yang meninggal dunia atau ibu yang tak bisa memberi ASI karena ada indikasi medis, harus terlebih dulu didukung dan difasilitasi untuk mendapat ASI dari kerabat pendonor ASI sebelum diarahkan diberi susu formula,” urai ibu empat ini pula.

    Karena itu wakil pimpinan Fraksi PKS ini lantas mengusulkan agar penekanan soal tanggung jawab pemerintah dan masyarakat, terutama keluarga dekat sang ibu menyusui harus ditegaskan benar dalam RPP ini.

    Sebab  ASI adalah hak bayi, dan karenanya menjadi kewajiban ibu, ayah, keluarga, masyarakat dan pemerintah untuk mengupayakan agar hak ini bisa dipenuhi, kata Ledia lebih lanjut. Itu sebabnya penekanan soal pentingnya sosialisasi, edukasi dan penyediaan sarana pendukung pemberian ASI harus menjadi satu paket dalam RPP ini.

    Dan karena itu pula pasal-pasal bantuan dari produsen susu formula kepada tenaga kesehatan, penyelenggara fasilitas kesehatan, pendidikan kesehatan dan organisasi.

    kesehatan dalam konteks pengecualian, sebagaimana tertera dalam banyak pasal di bab IV menurut Ledia harus dihapuskan. “Sebab, apapun alasannya, kita tahu akan sulit menghindari terjadinya conflict of interest dalam situasi seperti itu.” Tegasnya.

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus