Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    CSR Dilarang Mengalir ke Pejabat

    http://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gub-csr.jpg

    Bandung- Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan melarang pejabat menerima aliran dana Corporate Social Responsibility (CSR). Bahkan dirinya juga melarang dana CSR masuk ke APBD dikarenakan perbedaan dalam pengelolaan dan mekanisme pertanggungjawabannya. Peringatan tersebut ditegaskan Heryawan di depan sejumlah awak media usai menggelar penandatanganan prasasti proyek CSR bidang keagamaan di Gedung Negara Pakuan, Jalan Otto Iskandar Dinata No.1 Kota Bandung, Selasa (10/4) sore. Proyek CSR yang diresmikan adalah penggunaan sarana ibadah berupa masjid yang berasal dari bantuan pengusaha asal Sumatera Selatan.
     
    "Dana CSR tidak boleh masuk ke tangan pejabat atau APBD karena mekanismenya berbeda," ungkapnya. Dia menjelaskan, dalam program CSR Pemprov Jabar hanya membuat mekanisme dan mengkoordinasikan lalu membantu dalam menyalurkannya ke tempat-tempat yang tepat dan pihak yang membutuhkan. Pemprov Jabar hanya menyediakan data yang dibutuhkan pihak ketiga dalam menyalurkan bantuan. Begitupun setelah dana CSR terhimpun maka Pemprov Jabar hanya membantu saja,” tegas Heryawan, didampingi Kepala Biro Bangsos dan Kepala Biro Yansos Setda Provinsi Jawa Barat.
     
    Gubernur menjelaskan, penggunaan dana yang berasal dari program CSR dinilai sangat efektif dalam membantu program pemerintah. Tahun 2011 saja, 173 kelas dan 3 puskesmas berhasil dibangun menggunakan dana CSR yang dikoordinir Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Diharapkan perolehan CSR tahun ini bisa meningkat signifikan. Tentunya untuk itu perlu upaya dan kesadaran bersama betapa pentingnya CSR bagi peningkatan kualitas kehidupan dan taraf perekonomian masyarakat. "Itu baru jumlah CSR yang terdata, dan masih ada yang belum terdata," tambah Heryawan.
     
    Meski tidak ada target spesifik dana CSR yang harus dicapai, namun Gubernur menargetkan dana yang dikumpulkan dari perusahaan maupun lembaga dapat mencukupi pembangunan 1.000 ruang kelas baru untuk tahun ini. Ia menyadari, untuk mencapai target tersebut, diperlukan kerja keras pemerintah provinsi dan kesadaran yang tinggi dari pihak perusahaan. Dirinya mengakui kemampuan anggaran yang dikelola pemerintah masih jauh dari mencukupi sehingga dukungan pihak yang perduli pada kemajuan Jawa Barat sangat diharapkan. “CSR itu nantinya digunakan untuk bidang peningkatan kualitas kemanusiaan dan perbaikan lingkungan,” ujarnya.
     
    Heryawan mencontohkan langkah Kemas HA Halim selaku Presiden Direktur PT Santosa Multibahagia hendaknya bisa menjadi inspirasi para pemilik perusahaan lainnya. Dimana dengan tanpa keraguan, ia ikhlas menyumbangkan pendapatannya sebesar Rp 1 miliar untuk mendirikan Masjid Hajjah Nginayah  di Kampung Alun-Alun Pangalengan, Kabupaten Bandung. Diketahui, mesjid tersebut mengalami rusak berat akibat gempa sehingga perlu dibangun kembali. "Setelah mendengar cerita Pak Gubernur, terus terang saya merasa tergugah. Itulah latar belakang mengapa saya memberikan sumbangan ini," begitu alasan singkat pengusaha yang akrab disapa Halim.

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus