Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    20.034 PNS Garut Tanda Tangani Pakta Integritas

    http://jabarprov.go.id/assets/images/berita/pakte-integritas-kkn.jpg

     

    Sebanyak 20.034 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Garut,  Kamis (24/5) pagi, secara serentak menandatangani Pakta Integritas. Penandatanganan dilaksanakan di tiap-tiap SKPD dan kantor kecamatan tersebut merupakan tindak lanjut dari pencanangan pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZIWBK) pada hari Selasa (22/5) lalu yang di lakukan Bupati Garut H.Aceng HM Fikri,S.Ag, di Gedung Pendopo.
     
    Menurut Sekretaris Daerah Kabupaten Garut H. Iman Alirahman,SH,M.Si saat memimpin upacara penandatangan di lingkungan Sekretariat Daerah, mengatakan, hari ini merupakan hari bersejarah bagi perjalanan Pemerintahan Kabupaten Garut, karena secara serentak kita bersama-sama melaksanakan komitmennya dalam melaksanakan penandatanganan pakta integritas. Dokumen pakta integritas merupakan pernyataan atau komitmen seluruh jajaran aparatur birokrasi Pemkab Garut, untuk melakukan pencegahan korupsi, melaksanakan reformasi birokrasi, dan peningkatan pelayanan publik.
     
    Pencanangan pembangunan zona integritas ini perlu dipahami sebagai langkah konkrit dalam upaya merespon perubahan lingkungan strategis birokrasi pemerintahan. Sebenarnya, tutur sekda, berbagai regulasi berkenaan dengan membangun dan meningkatkan integritas, akuntabilitas dan trasparansi dalam penyelengaraan pemerintahan telah banyak diterbitkan sejak lama,  mulai peraturan langsung yang berhubungan dengan birokrasi pemerintahan seperti: ketentuan yang mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah, keuangan negara, pembendaharaan negara, pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, sistem pelaporan dan yang lainnya.
     
    Keseluruhan regulasi tersebut, merupakan upaya untuk mendorong perwujudan birokrasi pemerintahan yang semakin bersih, berwibawa, berkeadilan dan berkelanjutan. Hal itu, secara filosofis merupakan upaya untuk memenuhi tuntutan hati nurani rakyat yang menghendaki, agar penyelengara negara mampu menjalankan fungsi dan tugasnya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.
     
    Namun  seperti diketahui, berbagai upaya yang dilakukan untuk menciptakan penyelenggaraan negara yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, dirasakan masih banyak menemukan kendala, termasuk pula pelaksanaan intruksi Presiden  nomor 5 tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi, belum dapat dilaksanakan secara optimal oleh seluruh instansi pemerintahan baik pusat maupun di daerah.
     
    Pencanangan pembangunan zona integritas yang ditandai dengan penandatangan dokumen secara bersama saat ini, dimaksudkan agar seluruh niat kita dalam mewujudkan komitmen ini berada pada visi dan persepsi yang sama dan harus dilakukan secara bersama, tanpa itu semua  harapan tersebut akan hanya seremonial belaka. Pola pikir kita  dalam mewujudkan cita-cita tersebut harus terimpelentasi dalam gerak langkah kita dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan.
     
    Hal ini merupakan langkah awal kita agar mampu mewujudkan harapan masyarakat kabupaten Garut khususnya dan cita-cita reformasi pada umumnya. Atas dasar itu, kita semua selaku unsur penyelenggara pemerintah, harus memiliki kesadaran rasional dan tanggung jawab moral untuk turut mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dari KKN, tegasnya.
     
    Setiap butir yang ada didalam dokumen tersebut harus diwujudkan dalam pelaksanaan kinerja. Untuk itu kita harus memahami betul isi fakta integritas ini. Semua pelaksanaan dari kegiatan ini harus dilaksanakan secara sungguh-sungguh. Seluruh proses kegiatan yang kita lakukan sebagai birokrasi haruslah akuntabel, harus ada pertanggungjawabannya. Seluruh rupiah yang dikeluarkan jangan hanya diukur dengan out put-nya saja tetapi harus berdampak pada tatanan kehidupan (out come-nya).
     
    Momentum penandatangan dokumen fakta integritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut oleh  seluruh PNS, ternyata menjadi berkah tersendiri bagi lembaga dan toko yang menyediakan materai. selama dua hari materai menjadi barang yang langka karena diburu oleh 20.034 PNS. Hal tersebut bila dikalkulasi dengan harga materai seharga 6000 rupiah maka uang yang harus dikeluarkan sebesar 120.204.000 rupiah.
           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus