Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Satu Usulan Raperda Berpeluang Naikkan Beban Anggaran

    http://jabarprov.go.id/assets/images/berita/IMG_1593.JPG

     

    Dari 10 Raperda yang diusulkan pihak eksekutif, satu diantaranya yaitu soal Raperda tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, berpeluang naikkan beban anggaran sehingga dalam tahap pembahasannya, pihak Pansus membahas pasal per pasal agar jika nanti Raperda tersebut dapat kelar menjadi Perda tidak akan menimbulkan dampak lain, terutama beban naiknya anggaran yang harus disiapkan oleh pemerintah khususnya untuk anggaran yang berkaitan dengan penyelenggaraan kesos.
     
    Hal demikian, dipaparkan Ketua Pansus IV pembahasan 10 Raperda, Humar Dani dalam keterangannya kepada jabarprov.go.id (1/6).
     
    Humar Dani, lebih lanjut memaparkan dalam draft Raperda tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial , pihak Pemerintah dan Pemda untuk pelaksanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial menyelenggarakan rehabilitasi, jaminan, pemberdayaan, perlindungan dan penguatan modal sosial.
     
    Adapun sebagai ruang lingkup pengaturan dalam Raperda tersebu diantaranya  pelayanan kesejahteraan sosial dan  penanganan fakir miskin. Dalam draft tersebut, juga ditegaskan untuk mewujudkan hal tersebut pemerintah memberikan ruang  partisipasi  masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.
     
    Dengan adanya draft tersebut, jelas memberikan peluang bagi pemerintah untuk menaikkan beban anggaran. Dengan adanya ruang lingkup penanganan fakir miskin serta pelayanan kesejahteraan sosial membawa implikasi semua fakir miskin dan  penyandang masalah sosial lainnya harus diselesaikan semuanya oleh pemerintah.
    Kendati dalam Raperda tersebut, membuka ruang partisipasi kepada masyarakat itu, juga perlu dipertegas bagaimana teknis partisipasi yang dapat diwujudkan.
     
    Pihak Pansus, atas usulan Raperda tersebut akan memberikan penajaman pada pasal per pasal. Jika berdampak pada beban berat yang ditimbulkannya akibat diterapkan Raperda tersebut, bisa saja Pansus merekomendasikan penundaan bahkan membatalkan Raperda tersebut menjadi Perda. (Nur)
           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus