Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Heryawan Minta Koperasi Perkuat Kapasitas Kelembagaannya

    http://jabarprov.go.id/assets/images/berita/koperasi1.jpg

    BANDUNG- Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mendorong Koperasi senantiasa meningkatkan kapasitas kelembagaan agar berbadan hukum, memiliki legalitas usaha, kelengkapan AD/ART serta NPWP. Sehingga ke depan Koperasi lebih memiliki akses permodalan karena memenuhi persyaratan perbankan. Hal tersebut menjadi sangat pentin, mengingat banyak Koperasi di Jawa Barat yang belum memenuhi persyaratan tersebut. Akibatnya minim akses permodalan baik dari lembaga perbankan maupun non perbankan. Bahkan pada tahun 2011, dari 23.843 Koperasi di Jawa Barat, hanya 139 unit (kurang dari 0,6%) yang mendapat realisasi dana pembiayaan Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB-KUMKM).
     
    Menurut Heryawan penguatan kelembagaan Koperasi serta kinerja usahanya perlu terus diupayakan. Hal tersebut seiring dengan dikucurkannya kembali dana pembiayaan LPDB-KUMKM tahun 2012 yang besarnya mencapai Rp. 3 triliun secara Nasional, dimana alokasi untuk koperasi di Jawa Barat mencapai Rp. 200 miliar. Untuk itu, dirinya sudah jauh hari mengingatkan dan meminta kepada semua pihak terkait untuk mendorong seluruh koperasi baik yang sudah bankable maupun yang belum bankable, agar tahun 2012 ini semakin banyak proposal koperasi di Jawa Barat yang mendapat realisasi dana pembiayaan LPDB-KUMKM, sehingga dapat membantu likuiditas koperasi-koperasi di Jawa Barat.
     
    ”Dalam waktu yang bersamaan juga kita dorong terbentuknya lembaga Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di bidang pembiayaan, pemasaran dan inovasi KUMKM. Mempersiapkan Pembentukan Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah (PPKD) guna mengatasi keterbatasan kolateral KUMKM ke lembaga keuangan. Juga sosialisasi  Gerakan Sadar Koperasi dengan mendorong seluruh koperasi di Jawa Barat untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan agar berbentuk badan hukum, memiliki legalitas usaha, AD/ART, NPWP, terutama untuk koperasi yang belum bankable,” ujar Heryawan dalam sebuah acara Rapat Tahunan Gabungan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (GKPRI) Tahun Buku 2011, di Aula GKPRI Jawa Barat Jl. Lengkong Besar No. 4 Kota Bandung, akhir bulan Mei lalu.
     
    Lebih lanjut Heryawan menyatakan kebijakan Pemerintah sangat perhatian dalam upaya merevitalisasi gerakan koperasi. “Insya Allah tahun ini Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga akan mengalokasikan dana bergulir khusus untuk koperasi sebesar Rp. 75 miliar,  yang dalam penyalurannya dikerjasamakan dengan bank Jabar-Banten (bjb) sebagai bank pelaksana,” tuturnya. Program tersebut kata Heryawan sekaligus melengkapi program Kredit Cinta Rakyat (KCR) untuk Usaha Mikro dan Kecil yang telah diluncurkan tahun 2011 dengan alokasi mencapai Rp. 165 miliar dari APBD Provinsi Jawa Barat. Semua itu merupakan bagian integral dari program Pemerintah dalam rangka penanggulangan kemiskinan yang Pro-Growth, Pro-Poor, Pro-Job and Pro-Environment.
     
    Gabungan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (GKPRI) merupakan koperasi fungsional yang anggotanya adalah pegawai negeri sipil dan guru-guru yang berada pada suatu lembaga tertentu di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Kiprah GKPRI di dalam melayani anggotanya dilakukan melalui koperasi primer yang ada di kabupaten/kota, dan koperasi primer menyalurkannya kepada anggota secara perseorangan. Dalam perkembangannya, jumlah anggota GKPRI Jawa Barat sampai dengan Desember 2011 sebanyak 958 koperasi, dan mengalami peningkatan sebesar 1,46% dari tahun sebelumnya yaitu 944 unit. Sedangkan secara perseorangan jumlah anggota koperasi primer di kabupaten/kota mencapai 233.779 orang dan tahun 2010 sebanyak 232.439 orang.
     
    Terdapat tiga unit usaha yang dikelola oleh GKPRI Jawa Barat, yaitu simpan pinjam, SPBU, dan rental office. Tercatat, sampai dengan tahun 2011 GKPRI telah menyalurkan dana pinjaman sebesar Rp. 4.320.000.000 kepada 11 anggota KPRI di 11 kabupaten/kota. Pada tahun 2009 Sisa Hasil Usaha (SHU) GKPRI mencapai lebih dari Rp 226 juta, kemudian menurun pada tahun 2010 dengan jumlah SHU sebesar Rp 206 juta, dan kembali naik mencapai Rp 209 juta pada tahun 2011. Hal ini terjadi karena adanya usaha koperasi yang omsetnya naik turun, tergantung kepada permintaan pasar terutama untuk kegiatan usaha SPBU. GKPRI termasuk salah satu jenis lembaga keuangan mikro.

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus