Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Lex Laksamana : Pemprov. Jabar Siap Terapkan Whistleblower System

    http://jabarprov.go.id/assets/images/berita/IMG_0654.jpg

     

    BANDUNG-Lex Laksamana menyatakan pada Tahun 2012, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah siap menjadi pilot project whistleblower system untuk pengadaan barang dan jasa yang difasilitasi oleh LKPP untuk menampung pengaduan berbasis web, sehingga pengadu berhubungan dengan penerima pengaduan melalui web. Whistleblower adalah orang dalam di kementerian/lembaga/satker perangkat daerah yang memiliki informasi/akses informasi dan mengadukan perbuatan yang terindikasi penyimpangan dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah yg terjadi di dalam organisasi tempat di pengadu tersebut bekerja.
     
    Hal ini tentunya selain untuk meningkatkan akuntabilitas dan pengawasan pengadaan barang dan jasa juga untuk  memperbaiki sistem pengawasan dan pencegahan tindak pidana korupsi serta persaingan usaha tidak sehat dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah serta melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan kasus korupsi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Untuk mempermudah aplikasi whistleblower system itu akan dibuat link pada halaman website LPSE. Hal demikian disampaikan Sekda Lex Laksamana, Senin (11/6) ketika membuka Rapat koordinasi Pengelola LPSE Kab/Ko se-Jawa Barat, bertempat di Hotel Galeri Ciumbuleuit Bandung.
     
    Lex Laksamana menyambut baik LPSE Prov. Jabar merintis penerapan manajemen mutu ISO 9001 Tahun 2008 pada layanan regestrasi dan verifikasi penyajian, sambil terus melakukan perbaikan sesuai UU Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik yang telah mengatur standar layanan publik. Saya juga menyambut baik rencana penerapan sistem manajemen mutu 27001 untuk keamanan informasi pada LPSE Jawa Barat Tahun 2013. Hal tersebut akan lebih menjamin pelaksanaan tugas yang terstandarisasi dan menjamin terlaksanannya fungsi layanan.  
     
    Terkait dengan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Sekda Lex berharap agar para panitia pengadaan didorong terus untuk melek teknologi informasi.  Tentunya,  pengelola harus lebih tahu dan terampil dalam penerapan teknologi informasi dari pengguna, pinta Lex Laksamana.
     
    Kita sadar betul bahwa pengadaan barang dan jasa melalui dua tahap, yaitu melalui ULP dan LPSE, dan karena itu seyogianya, ULP pun diberi rambu-rambu, agar yang sudah baik diteruskan dan yang tidak baik cepat diperbaiki, jelas Lex Laksamana.
     
    Lex Laksamana meginginkan agar ada satu badan yang independen. Seluruh panitia pengadaan berada pada badan tersebut dan tidak ada yang mengintervensi. Dicontohkan Lex Laksamana, bahwa di negara lain panitia pengadaan itu diisolasi,  bebas dari intervensi. Banyak kejadian dalam pengadaan barang dan jasa yang masalahnya berada pada ULP. Untuk itu, kita perlu memperbaiki, meningkatkan dan mengembangkan, demikian harapan Lex Laksamana.
     
    Pada kesempatan pembukaan Rakor LPSE tersebut, disampaikan penghargaan terhadap LPSE Kab/Ko System Provider dengan paket lelang terbanyak, yaitu untuk juara pertama diraih Kab. Tasikmalaya, juara kedua diraih Kota Depok, dan juara ketiga, Kota Bekasi.
           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus