Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Pemerintah Diminta Percepat Pemulangan TKI Dari Suriah

    http://jabarprov.go.id/assets/images/berita/IMG_55001.jpg

    Jakarta – Anggota Komisi IX Herlini Amran, dalam siaran pers yang diterima jabarprov.go.id (15/6) memaparkan  Pemerintah melalui Kementrian Tenaga kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) dan Badan Nasiona Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) bersama Kementrian Luar Negri (Kemenlu) RI diminta untuk segera mempercepat pemulangan TKI/WNI di Suriah karena gejolak politik di negara tersebut  akibat Perang saudara yang terjadi mengancam jiwa Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

    “Pemerintah harus segera mempercepat memulangkan seluruh TKI/WNI yang berada di Suriah. Jangan menunggu ada korban dulu baru bergerak karena kondisi disana sudah sangat tidak amat lagi sekarang.Beberapa waktu yang lalu sempat beredar isu terdapat dua orang TKI, yaitu Ani dan Aminah menjadi korban tewas. Walaupun Akhirnya KBRI di Damaskus sudah membantahnya.
     
    Pemerintah juga diminta  jangan hanya menunggu masukan-masukan dan menunggu kabar, seharusnya pemerintah bisa proaktif mencari informasi keberadaan WNI/TKI disana sehingga bisa mempercepat proses evakuasi tersebut yang menjadi kewajiban negara dalam melindungi warganya yang berada di negara yang tengah berkonflik. Dari informasi yang diterima  baru 240 orang dari total 11.760 
    orang warga negara Indonesia/tenaga kerja Indonesia dipulangkan dari Suriah dari 3 Februari sampai dengan 11 Juni 2012.Dari jumlah yang dipulangkan itu pun, hanya sebanyak 200 orang TKI dan sisanya adalah WNI. 
     
    Pemerintah, juga diminta agar jangan main lepas tangan dan saling melempar tanggumg jawab ketika ada permasalahan seperti ini karena  terkait Nyawa, jadi seharusnya seluruh kelembagaan negera terkait bisa saling bersinegi mengevakuasi TKI/WNI secepatnya. BNP2TKI bisa memberikan data jumlah TKI disana dan Kemenlu bisa segera menjemput langsung.
     
    “Pemerintah juga di harapkan menjadikan kejadian ini menjadi pelajaran untuk memperketat pengawasan keberangkatan TKI
    ke negara-negara yang sedang di lakukan moratorium pengiriman TKI dan Pemerintah sekali lagi perlu memverifikasi dan mendata ulang PJTKI-PJTKI nakal yang bekerja sama dengan oknum pemerintah memaksakan keberangkatan TKI ke negara-negara tersebut,” pungkasnya.
     
    Berdasarkan data Pusat Penelitian dan Pengembangan Informasi (Puslitfo) BNP2TKI,ujar Herlini jumlah  total keseluruhan  TKI di Suriah mencapai 11.760 orang. Sebagian besar atau 11.559 merupakan TKI Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) dan 201 terdiri TKI sektor formal yang bekerja di pengguna berbadan hukum atau perusahaan. Pemerintah juga telah memberlakukan kebijakan penghentikan sementara (moratorium) penempatan TKI ke Suriah sejak 9 Agustus 2011. (Nur)
           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus