Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Pengurus Komisi Informasi Pusat Menemui Gubernur

    http://jabarprov.go.id/assets/images/berita/abdurahman_makmun.jpg

    BANDUNG-Pengurus Informasi Pusat yang dipimpin, Abdul Rachman Ma'mun, Rabu (27/6) bersilaturahmi dengan Gubernur Jabar di Gedung Negara Pakuan. Menurut Ma'mun, pertemuan tersebut menginformasikan tentang rencana akan diselenggarakannya Rakernas Komisi Informasi pada tanggal 3 Juli 2012 mendatang di Bandung yang nantinya akan diikuti oleh para pengurus Komisi Informasi Provinsi se-Indonesia.

    Dipilihnya Jawa Barat sebagai tempat untuk rakernas komisi informasi, karena Jabar telah terpilih sebagai provinsi peringkat tiga  untuk pelaksanaan keterbukaan informasi publik dibawah Jatim sebagai peringkat pertama dan DKI Jakarta sebagai peringkat kedua. Selain itu, karena Jabar telah memiliki kelembagaan yang baik, yaitu telah ada kesekertariatannya, pengurusnya dan juga tempatnya serta pembiayaan lewat APBD Provinsi Jawa Barat. hal inilah yang menjadi alasan dipilihnya Jawa Barat, sehingga nantinya akan menjadi contoh bagi provinsi lainnya, jelas Ma'mun.

    Soal perkembangan sengketa informasi, Abdul Rachman Ma'mun menjelaskan, bahwa terdapat 620 sengketa informasi yang ditangani Komisi Informasi Pusat. Dari situ, 60 % telah diselesaikan secara mediasi dan sisanya akan diselesaikan melalui peradilan di komisi informasi.Mengenai materi sengketa, umumnya menyangkut permintaan informasi tentang Dana Anggaran, Laporan Keuangan penggunaan APBD, proses pembuatan dokumen pengadaan dan informasi yang diperlukan untuk perseorangan.

    Khusus untuk Jawa Barat termasuk daerah kab/Ko, terdapat 250 sengketa informasi yang masuk dan umumnya dapat diselesaikan melalui jalur mediasi antara pemohon dengan badan informasi publik.

    Permintaan informasi dari masyarakat secara keseluruhan adalah yang terbanyak. Ma'mun mencontohkan, dari 900 permintaan informasi paling hanya dua atau tiga yang berujung sengketa informasi. Umumnya permintaan informasi itu dapat diselesaikan secara baik, demikian Abdul rachman Ma'mun.

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus