Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    UU Ketenagakerjaan Perlu Direvisi

    http://jabarprov.go.id/assets/images/berita/hening-widiatmoko211.jpg

    Bandung - tenaga kerja outsourching masih menjadi masalah dalam sistem ketenagakerjaan nasional, meski sudah diatur dalam Undang Undang 13/2003.

    "Outsourching menjadi salah satu fokus pembahasan pemerintah. Saat ini, DPR melakukan pembicaraan dan penggodokan mengenai regulasi yang tepat untuk para tenaga outsourching tersebut," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jabar, Hening Widiatmoko.

    Menurutnya perlua adanya penyempurnaan UU 13/2003 karenaposisi  tenaga outsourching masih abu-abu. Tentunya, perubahan peraturan yang berkaitan dengan outsourching tidak dapat secara sporadis, tetapi perlahan dan bertahap.
              
    Pada dasarnya, setiap perusahaan atau lembaga, termasuk pemerintahan dan perbankan, boleh memanfaatkan tenaga outsourching, sesuai kebutuhannya masing-masing. Sampai kini, banyak perusahaan, baik swasta, maupun BUMN, termasuk perusahaan asing, yang mempekerjakan tenaga kerja outsourching cukup lama. Bahkan, ujarnya ada pula yang mempekerjakannya selama puluhan tahun.
              
    Mengenai jangka waktunya, berdasarkan UU 13/2003, dibatasi maksimal 3 tahun setelah itu berhenti atau menjadi pegawai tetap. Setiap perusahaan berkesempatan mengontrak pekerja outsourching dua kali.

    Posisi bagi para tenaga outsourching bukan merupakan bagian inti, yang berkaitan langsung dengan kinerja perusahaan, lembaga, atau pemerintahan.

    "Misalnya, untuk perbankan, posisi intinya tidak boleh diisi pekerja outsourching. Mereka (pekerja outsourching) dapat menempati posisi di luar pekerjaan inti. Seperti, petugas kebersihan, driver, office boy, security, dan sebagainya," papar Widi. Tejo

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus