Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Penangguhan UMK Masih Ada Peluang Waktu

    http://jabarprov.go.id/assets/images/berita/hening-widiatmoko213.jpg

    BANDUNG- Pasca ditetapkannya UMK di Jabar, merujuk kepada pengalaman di tahun-tahun sebelumnya berpeluang adanya pihak yang tidak menerima atas penetapan UMK. Keberataan  diantaranya datang dari pengusaha/perusahaan.

    Jika ada keberatan, penangguhan UMK masih ada peluang waktu, dengan batas waktu sampai 21 Desember 2012, ungkap Kadis Nakertrans Jabar, Hening Widiatmoko dalam keterangannya kepada wartawan di Gedung Sate (3/12).

    Hening, lebih lanjut memaparkan Jika dalam rentang waktu tersebut ada usulan penangguhan UMK harus menghasilkan win-win solusi. Bagi perusahaan yang mengajukan keberatan ada beberapa pesyaratan yang harus dipenuhi diantaranya adanya laporan soal untung rugi kondisi perusahaan. Syarat tersebut, akan menjadi salah satu bahan penilaian dikabulkan atau tidaknya usulan penangguhan UMK.

    Untuk saat ini, dari laporan yang masuk ke beberapa Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota sudah ada perusahaan yang menyatakan permintaan penangguhan diantaranya dari perusahaan yang ada di Kabupaten Bogor.

    Munculnya penangguhan UMK diantaranya bisa disebabkan situasi yang tidak normal, karena  kebijakan dalam mekanisme penetapan UMK yang dijadikan acuan adalah KHL yang muncul pada Bulan Juni . Namun , dalam penetapan kebijakan UMK ada kalanya tidak mengacu pada KHL, apalagi untuk tahun ini penetapan UMK hanya pengacu pada 46 indikator KHL, sementara KHL menambah indicator menjadi 60. Dengan bertambahnya 14 indikator baru KHL, menyebabkan nilai UMK mengalami kenaikan,s ehingga untuk beberapa perusahaan tertentu penetapan UMK dirasakan memberatkan.

    Hening, menambahkan merujuk kepada pengalaman di tahun yang lalu, tercatat ada 80 perusahaan yang mengajukan penangguhan UMK, dari jumlah perusahaan tersebut sebanyak 35 perusahaan yang dapat dikabulkan atas permohonan penangguhan UMK.

    Untuk mengantisipasi timbulnya pengajuan penangguhan UMK sekaligus sebagai langkah tindak lanjut penetapan UMK tim pemantau sudah dibentuk di beberapa daerah. Keberadaan tim tersebut, sudah dibentuk diantaranya di beberapa kawasan industry.

    Jika nanti ada usulan penangguhan UMK, ujar Hening pengajuan merujuk kepada prosedurnya diusulkan ke Dinas Tenaga Kerja Kota/Kabupaten, selanjutnya ke Dinas Tenaga Kerja Provinsi. Bersama Dewan Pengupahan pengajuan tersebut akan dipercepat untuk diproses. (Nur)

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus