Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Panwaslukada Bersaksi di MK Harus Sepengetahuan Bawaslu

    http://jabarprov.go.id/assets/images/berita/Panwaslukada-Bersaksi-di-MK-Harus-Sepengetahuan-Bawaslu.jpg

     

    JAKARTA-Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI), Dr. Muhammad menegaskan, kehadiran Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Panwaslukada) dalam persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK) harus sepengetahuan Bawaslu RI.
     
    “Panwaslukada yang dipelukan atau diminta untuk menjadi saksi oleh pemohon, termohon, atau pihak terkait, maka permintaan pemohon, termohon atau pihak terkait tersebut harus disampaikan kepada Panitera MK. Apabila dianggap perlu, MK akan menindaklanjuti surat permintaan tersebut kepada Bawaslu RI agar memanggil Panwaslukada untuk hadir guna memberikan keterangan,” tegas Dr. Muhammad pada acara Pembukaan Pembekalan Panwaslukada untuk Persiapan Persidangan PHPU Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di MK Gelombang I, Rabu (6/3) malam di Grand Hotel Sahid Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta.
     
    Jika MK belum menyampaikan panggilan untuk bersaksi, namun Panwaslukada menganggap bahwa materi permohonan sangat berkaitan dengan kinerja Panwaslukada dan data-data yang dimiliki Panwaslukada, maka Panwaslukada diminta segera berkonsultasi dengan Bawaslu Divisi Hukum dan Penanganan Pelanggaran dan Kasubag Hukum untuk selanjutnya diajukan surat permohonan untuk memberikan keterangan ke MK.
     
    “Panwaslukada Provinsi dan Panwaslukada Kabupaten/Kota menyampaikan kepada Panwaslukada jajaran di bawahnya agar apabila diminta bersaksi oleh para pihak harus melalui prosedur yang ditetapkan oleh Bawaslu,” katanya.
     
    Keterangan Panwaslukada dalam persidangan di MK, menurut Dr. Muhammad bisa dilakukan secara lisan maupun tertulis dan hal itu bersadarkan pertimbangan tertentu dan dengan persetujuan Anggota Bawaslu Divisi Hukum dan Penanganan Pelanggaran. Bawaslu akan memberikan surat tugas kepada Panwaslukada yang bersangkutan khusus untuk menghadiri sidang di MK sebagai saksi.
     
    “Prinsip keterangan yang disampaikan oleh Panwaslukada dalam bersaksi di MK adalah menjawab pokok-pokok perkara yang berhubungan dengan pengawasan Pemilukada yang dilaksanakan oleh Panwaslukada. Apabila keterangan dilakukan secara tertulis, maka harus diberi paraf pada setiap halaman dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Panwaslukada,” katanya. (enal)
           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus