Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Workshop Tindak Lanjut Temuan

    http://jabarprov.go.id/assets/images/berita/BIC(1).jpg

    KARAWANG-Bupati H. Ade Swara menghadiri acara Workshop Pelaksanaan Tindak Lanjut Temuan Pendidikan dan Kesehatan yang diselenggarakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Propinsi Jawa Barat, Kamis (21/3), yang bertempat di Plaza Hotel Kota Bukit Indah Kabupaten Purwakarta.

    Workshop ini bertujuan untuk mewujudkan sinergi antara BPK RI dengan Pemerintah Daerah untuk lebih meningkatkan kualitas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara demi tercapainya peningkatan pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan. Pada akhirnya, peningkatan kualitas terhadap pengelolaan keuangan negara ini bertujuan untuk mewujudkan keuangan negara yang dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan sesuai Pasal 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

    Turut hadir dalam workshop ini Wakil Bupati Karawang dr. Cellica Nurrachadiana, Kepala Perwakilan BPK RI Propinsi Jawa Barat Slamet Kurniawan, M.Sc., Ak, Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi, Sekretaris Daerah Karawang beserta OPD terkait, Direktur RSUD Karawang, Pimpinan Rumah Sakit, Kepala Sekolah serta Kepala Puskesmas se-Kabupaten Karawang, dan Kepala Sekolah serta Kepala Puskesmas se-Kabupaten Purwakarta.

    Narasumber Workshop ini terdiri dari Anggota BPK RI DR. H. Rizal Djalil yang membawakan materi berjudul “Sudut Pandang BPK Terhadap Masalah Anggaran Pendidikan dan Kesehatan”, Direktur Bidang Pencegahan KPK Drs. Iswan Helmi, M. Sc., Ak yang membawakan materi berjudul “Implementasi Anggaran Pendidikan dan Kesehatan”, Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi Prof. DR. Eddy Mulyadi Soepardi, CFrA dengan materi yang berjudul “Pemantauan Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan BPK RI”, dan Anggota Komisi XI DPR RI Drs. Ade Komarudin, MH dengan materi yang berjudul “Kebijakan Anggaran Pendidikan dan Kesehatan”.

    Bupati Karawang dalam sambutannya mengatakan bahwa prioritas pembangunan Kabupaten Karawang  fokus pada peningkatan pencapaian IPM, khususnya bidang pendidikan dan kesehatan.

    “Pada tahun 2012 lalu, alokasi anggaran untuk bidang pendidikan sudah mencapai 35% dari APBD, namun hasilnya belum sebanding dengan kualitas pendidik dan kualitas anak didik. Di bidang kesehatan, RSUD Kabupaten Karawang termasuk salah satu RS terbesar dan pemda telah menganggarkan dana 55 Milyar dari APBD untuk Jamkesda, namun dalam kenyataannya kondisi pelayananan kesehatan masyarakat di RSUD masih kurang. Oleh karena itu, dengan adanya workshop ini kita harus mendapatkan pencerahan dan solusinya ” jelasnya.

    Anggota BPK RI DR. H. Rizal Djalil dalam paparannya mengatakan bahwa jumlah anggaran di Kabupaten Karawang sudah cukup memadai, namun permasalahannya adalah bagaimana pendidikan dan kesehatan dapat meningkatkan IPM Kabupaten Karawang.

    “Pada tahun  2011, IPM Kabupaten Karawang adalah 70,28 dan meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 69,79. Namun IPM Kabupaten Karawang masih dibawah IPM Nasional yaitu 72,77,” ujarnya.

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus