Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Bupati Ade Swara Sumpah 7 Pejabat Esselon III dan IV

    http://jabarprov.go.id/assets/images/berita/Ade-Lantik.jpg

     

    KARAWANG-Bupati Karawang, H. Ade Swara mengambil sumpah 7 (tujuh) pejabat eselon III dan IV di Plaza Pemda Karawang, Senin (1/4). Ketujuh pejabat tersebut merupakan bagian dari 309 pejabat eselon II, III, dan IV yang dilantik beberapa waktu lalu. Ketujuh pejabat tersebut berhalangan hadir pada kesempatan tersebut, sehingga dilakukan upacara pengambilan sumpah susulan.
     
    Bupati Karawang, H. Ade Swara dalam kesempatan tersebut mengatakan, pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan, diamanatkan pada PP No. 100 Tahun 2000 jo PP No. 13 Tahun 2002, tersebut terutama pada pasal 4 ayat (2) bahwa PNS yang diangkat dalam jabatan struktural wajib dilantik dan mengucapkan sumpah dihadapan pejabat yang berwenang. Dalam penjelasan pasal tersebut, bahwa pelantikan PNS yang telah diangkat dalam jabatan struktural dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan pengangkatannya kemudian.
     
    Pentingnya prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah tersebut kembali dijelaskan dalam Peraturan Kepala BKN No. 13 tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 jo, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002, PNS yang menduduki jabatan struktural yang ditingkatkan eselonnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan pengangkatannya wajib dilantik dan diambil sumpahnya oleh pejabat yang berwenang.
     
    Di sisi lain, lanjut Bupati, dalam pasal 3 PP No. 53 tahun 2010, setiap PNS wajib mengucapkan sumpah/janji jabatan. Kemudian dijelaskan dalam pasal 9 bahwa PNS yang melanggar terhadap kewajiban mengucapkan sumpah/janji jabatan dapat dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang, apabila pelanggaran dilakukan tanpa alasan yang sah. Hukuman disiplin tingkat sedang tersebut adalah : Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; serta Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
     
    Bupati melanjutkan, pelaksanaan mutasi baik rotasi maupun promosi jabatan merupakan  hal yang lumrah dalam dinamisasi roda pemerintahan, karena disamping sebagai tuntutan guna penyegaran, peningkatan etos kerja, peningkatan kapasitas kelembagaan dan bagian dari pola pembinaan karier bagi yang bersangkutan, juga sebagai wujud apresiasi bagi setiap pegawai atas dedikasi dan pengabdiannya kepada negara sebagaimana diatur dalam undang-undang republik indonesia nomor 43 tahun 1999 tentang “perubahan atas undang-undang nomor 8 tahun 1974” tentang : “pokok-pokok kepegawaian” dan peraturan pemerintah nomor 100 tahun 2000” tentang : “pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan struktural”, sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2002 tentang : “perubahan atas peraturan pemerintah nomor 100 tahun 2000” tentang “pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan struktural”.
     
    Disisi lain, mutasi pegawai senantiasa dilakukan secara objektif dan normatif berdasarkan ketentuan perundang-undangaan bidang kepegawaian serta atas dasar masukan dan rekomendasi dari baperjakat, dengan dilandasi oleh berbagai pertimbangan yang mencakup daftar urut kepangkatan, latar belakang pendidikan formal, serta pengalaman dan prestasi kerja pegawai yang bersangkutan.
     
    Bupati juga berharap kepada para pejabat tersebut untuk segera melakukan konsolidasi di lingkungan kerja saudara yang baru, sehingga tidak tercipta kekosongan dalam kinerja pemerintah daerah.  Selain itu, dalam pelaksanaan tugas ke depan, saya juga mengingatkan kembali kepada saudara sekalian untuk senantiasa mengedepankan prinsip-prinsip pengelolaan pemerintahan yang baik, antara lain harus profesional, transparan, akuntabel, berkeadilan, efisien, dan efektif, serta bermartabat yang diaktualisasikan dalam sistem manajemen pemerintahan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.
           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus