Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Untuk Pertahankan WTP, Penyelesaian Aset Diminta Dituntaskan

    http://jabarprov.go.id/assets/images/berita/Anggota-Komisi-A-DPRD-Jabar,-Helmi-Attamimi.jpg

     

    BANDUNG- Kendati di tahun lalu, dalam hal kinerja keuangan Pemprov. Jabar sudah mendapatkan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), untuk mempertahankan kinerja tersebut selanjutnya, penyelesaian asset diminta untuk dituntaskan, papar Anggota Komisi A DPRD Jabar, Helmi Attamimi dalam keterangannya kepada wartawan, akhir pekan ini.
     
    Helmi, lebih lanjut menuturkan berdasarkan evaluasi atas kinerja penyelesaian asset, secara bertahap penyelesaian asset sudah mulai dilaksanakan, tetapi jangan lupa banyak asset yang belum diselesaikan secara maksimal.
     
    Dari pantauan, asset berupa tanah di Jalan 7 Pahlawan Revolusi di Kota Cirebon, yang nota bene milik Pemprov. Jabar, sekarang dengan sertifikat yang ada sudah beralih menjadi milik masyarakat. Atas hal tersebut, ganti rugi diminta segera diselesaikan.
     
    Demikian juga sejumlah asset yang dikelola oleh beberapa BUMD diantaranya PT Agronesia seperti tanah yang berlokasi di Jalan Jakarta Kota Bandung , kini telah beralih kepemilikan menjadi masyarakat minta dipercepat penyelesaiannya.
     
    Aset di PT Jasa Kepariwisataan yaitu tanah dan bangunan eks Hotel Royal Corner, yang berlokasi di Jalan Aceh, Kota Bandung, jika bangunan tersebut akan ditata kembali diminta dipercepat, untuk menghindari asset yang terbengkalai sehingga tidak memberikan manfaat kepada masyarakat.
     
    Di sisi lain, asset lahan perkebunan yangdahulu dikelola oleh PDAP, tersebar di beberapa wilayah di Jabar antara lain Pangalengan Kabupaten Bandung, Garut Selatan dan Tasikmalaya.
     
    Atas Aset tersebut, luas areal lahan milik Pemprov. Jabar menurut laporan yang diterima sudah menyusut dari 30.000 meter persegi menjadi 3.000 mete persegi karena lahan tersebut mulai dikuasai oleh masyarakat.
     
    Terkait kondisi tersebut, ujar Helmi dalam rangka memgejar target pencapaian penilaian kinerja WTP di tahun ini dan selanjutnya untuk tahun 2013 ini diminta dipercepat untuk diselesaikan.(AN)
           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus