Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Gubernur Mengukuhkan Forsesdasi Jawa Barat

    http://jabarprov.go.id/assets/images/berita/DSC_6796.jpg

     

    BANDUNG-Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengukuhkan kepengurusan Komisariat Wilayah Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (Forsesdasi) Provinsi Jawa Barat, di Aula Barat Gedung Sate, Jalan Diponegoro 22 Kota Bandung, Rabu (24/4) pagi. Pada kesempatan itu, Heryawan menyampaikan apresiasi atas tersusunnya kepengurusan Fosesdasi Jawa Barat. Hadir dalam kesempatan itu sejumlah wakil kepala daerah dan para sekretaris daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Turut mendampingi Gubernur, Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Perry Soeparman dan sejumlah pimpinan Organisasi Pimpinan Daerah (OPD) Lingkup Provinsi Jawa Barat.
     
    “Semoga keberadaan Fosesdasi di Jawa Barat mampu mengemban tugas membantu para kepala daerah dalam melaksanakan pemerintahan. Lebih dari itu mampu memantapkan peran sekretaris daerah dalam mensukseskan penyelenggaraan tugas-tugas kepemerintahan. Dan mampu menjunjung tinggi tugas-tugas dan peran yang dijalankan sebagai sekretaris daerah,” tegas Heryawan yang juga selaku Pembina Komisariat Wilayah Forsesdasi Provinsi Jawa Barat, dihadapan para wakil kepala daerah dan para sekretaris daerah serta undangan lainnya.
     
    Menurut Heryawan, Forsesdasi adalah lembaga semi pemerintah, namun bersifat independen, kordinatif, konsultatif dan yang terpenting adalah bebas dari kepentingan politik praktis. Apalagi visi Forsesdasi yakni; “Bersatu padu menuju administrator professional dalam rangka mewujudkan otonomi daerah”. “Adapun misi yang diemban yakni, menjaga keutuhan NKRI, merumuskan kebijakan, melaksanakan koordinasi, integrasi dan singkronisasi, mewujudkan otonomi daerah dan mengelola sumberdaya aparatur secara professional,” ujarnya.
     
    Lebih lanjut Heryawan menyatakan kehadiran Forsesdasi hendaknya semakin mendorong terwujudnya aparatur pemerintah yang semakin professional dan mengedepankan pelayanan publik. Sesuai amanat Menteri Dalam Negeri saat Peringatan Hari Otonomi Daerah XVII tahun 2013, antara lain; kompetensi sumberdaya aparatur, sinergitas perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan yang efisien, efektif dan akuntabel serta peningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan benar. “Mampu meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dengan prinsip-prinsip good governance,” tegasnya.
           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus