Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    PKBL BUMN Dihapus

    http://jabarprov.go.id/assets/images/berita/IMG_5104.gif

     

    BANDUNG - Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) dari 129 BUMN di Indonesia untuk
    tahun 2013 dihentikan. Hal itu diprekirakan akan membuat UMKM semakin kesulitan mendapatkan modal kerja dan terancam kolaps.
     
    Dalam surat resmi Deputi Bidang Restrukturisasi dan Perencanaan Strategis BUMN  bernomor S-92/DS.MBU/2013 disebutkan bahwa mulai tahun 2013 sudah tidak ada lagi aktivitas penyaluran pinjaman baru dan hanya dilakukan kegiatan penagihan serta monitoring terhadap mitra binaan.
     
    Wakil Ketua Kadin Jabar bidang Koperasi (UMKM) dan Kemitraan Iwan Gunawan menilai, kebijakan tersebut akan mengancam keberadaan jutaan bahkan belasan pelaku usaha UKM di Indonesia. Dimana ada 129 BUMN yang selama ini selalu menyalurkan dana alokasi keuntungan laba mereka untuk para pelaku usaha golongan ekonomi kecil melalui PKBL.
     
    “Otomatis ini membuat para pelaku UKM terancam kolaps. Pemerintah seharusnya tidak langsung mengeluarkan kebijakan seperti ini, apalagi hanya karena rekomendasi BPK RI terhadap laporan keuangan BUMN saja. Sementara puluhan juta jiwa yang hidupnya bergandung pada UKM juga akan terancam,” paparnya.
     
    Disebutkan pula, Kementerian BUMN sedang melakukan kajian kebijakan atas Program Kemitraan (PK) yang dapat mengoptimalkan pelaksaan salah satu tujuan pendirian BUMN, yaitu dalam rangka memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat.
     
    Iwan menambahkan, pelaku UKM selama ini kan sudah diketahui sangat sulit mengakses permodalan kepada pihak perbankan. Selain bunga bank yang tinggi bagi mereka sebesar 12 persen per tahun, persyaratan agunan pun sangat memberatkan.
     
    “Sementara dengan program kemitraan sepert PKBL, para pelaku UKM bisa terbantu karena bunga yang rendah sekitar 6 persen, dan akses mendapat bantuan permodalan pun tidak sesulit di perbankan. Kalaupun ada temuan alasan NPL (non performance loan) atau kredit bermasalah, kan bisa diperbaiki atas rekomendasi laporan tersebut.Tidak harus selalu dengan menghentikannya. Dibuat sistem pengawasan atau kontrolnya yang lebih baik,” tandasnya.
     
    Dia menambahkan, sampai sekarang ini setelah surat resmi dari Deputi BUMN itu muncul, belum ada kepastian akan tindaklanjutnya. Menurutnya, pemerintah harus segera mengambil sikap dan jangan sampai ketika PKBL dihapus, sampai tahun depan tidak ada program penggantinya. tjo   
           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus