Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Nandang Ruhyatna, Sekertaris KPU Karawang

    http://jabarprov.go.id/assets/images/berita/Serah-terima-sek-KPU-Karawa.jpg

    KARAWANG-Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Jawa Barat Heri Suherman,SH melalui Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan Pegawai Negeri Sipil Nomor 821.2/55-BA/KPU-JB/V/2013 bertempat di KPU Jawa Barat, Selasa (21/5) melantik dan mengambil sumpah jabatan Sekretaris KPU Kabupaten Karawang, Drs.Nandang Ruhyatna M. Si.

    Nandang yang pada sebelumnya mengantongi pengalaman sebagai Kasubag Hukum dan Kasubag Umum di lingkungan Sekretariat KPU Karawang dan dirinya kini tengah diposisikan menjabat Kasubag Umum pada Dinas Pendidikan Dan Pemuda Olah Raga Kabupaten Karawang, terpilih kemudian dilantik menjadi Sekretaris KPU Karawang berdasar Keputusan Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Nomor 226/Kpts/Setjen/Tahun 2013 tanggal 15 Mei 2013 ditandatangani Arif Rahman Hakim menggantikan sekretaris KPU Kabupaten Karawang sebelumnya, Agus Mulyana, yang sekarang dialihtugaskan menjadi Kabag Humas Setda Karawang berdasar surat Bupati Karawang Nomor 821.24/Kep.1016/BKD/2013 tanggal 11 Maret 2013.

    Sekretaris jendral KPU Arif Rahman Hakim melalui suratnya menyebut, selain mengacu kepada pasal 59 ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu dan surat edaran Sekretaris Jendral KPU Nomor 1308/SJ/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011 tentang pengangkatan Sekretaris KPU dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris Jendral KPU memilih satu orang Sekretaris KPU Kabupaten / kota dari tiga calon yang diajukan ,selanjutnya ditetapkan, melalui Keputusan Sekretaris Jendral KPU, Pengangkatan Nandang menjadi Sekretaris KPU Kabupaten Karawang ini pula mengingat kepada kepentingan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian ( lembaran negara RI tahun 1974 Nomor 55 tambahan lembaran negara RI Nomor 3041 yang diubah dengan UU No.43 Tahun 1999 ( lembaran negara RI tahun 1999 No.169 tambahan lembaran negara RI Nomor 3890 ) serta Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu ( lembaran negara RI tahun 2011 Nomor 101 tambahan lembaran negara RI Nomor 5246) dengan mengingat Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 2000 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural ( lembaran negara RI tahun 2000 Nomor 197,tambahan lembaran negara RI Nomor 4018 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002(lembaran negara RI tahun 2002 Nomor 33,tambahan lembaran negara RI Nomor 4194).

     

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus