Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Gubernur : RPJMD Wujudkan Sinerji Perencanaan Pembangunan

    http://jabarprov.go.id/assets/images/berita/DSC_01061.jpg
    BANDUNG-Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menyatakan RPJMD Provinsi Jawa Barat tahun 2013-2018 merupakan pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Rencana Kerja dan Penganggaran OPD, serta penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota dalam kerangka mewujudkan sinergi perencanaan pembangunan.
     
    Hal demikian dijelaskan gubernur saat memberikan sambutan pada pembukaan Musrenbang Tingkat Provinsi, Selasa (10/9) di Hotel Horison.
     
    Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam RPJMD tahun 2013-2018 adalah "Jawa Barat Maju dan Sejahtera Untuk Semua". Dari visi tersebut, lahir 5 misi yakni; Membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing, Membangun perekonomian yang kokoh dan berkeadilan, Meningkatkan kinerja, profesionalisme aparatur dan perluasan partisipasi publik.
     
    "Keempat yakni Mewujudkan Jawa Barat yang nyaman dan pembangunan infrastruktur strategis berkelanjutan dan kelima yakni Meningkatkan kehidupan sosial, seni dan budaya, peran pemuda dan olahraga serta pengembangan pariwisata dalam bingkai kearifan lokal," ujar Heryawan di hadapan para peserta Musrenbang. Turut hadir Wakil Gubernur Deddy Mizwar, Sekda Jabar, Pimpinan OPD, Bupati/Walikota dan unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah.
     
    Dalam upaya pencapaian misi pembangunan, maka telah dipilih 8 fokus bidang pembangunan, yakni; pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi pertanian, ekonomi non pertanian, lingkungan hidup, seni budaya kepemudaan dan ketahanan keluarga dan kependudukan. Ditopang dengan 2 fokus bidang pembangunan multisektor.
     
    "Kesemuanya itu atau sepuluh bidang pembangunan itu disebut common goals yang dilaksanakan dengan pendekatan tematik sektoral dan tematik kewilayahan. Tentu dengan cara revitalisasi dan reorientasi Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan (BKPP) wilayah serta UPTD dan UPTB sebagai lini terdepan pelayanan," ujar Heryawan.
     
    Menurut Heryawan, dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia, tentu Jawa Barat memiliki sejumlah kekayaan, baik dari sisi perbedaan kultur sosial, ekonomi maupun politik. Dan semuanya itu harus menjadi modal pembangunan yang dikelola untuk menghadirkan kemajuan Jawa Barat. Untuk itu peran aktif semua pihak sangat diperlukan guna mensukseskan pembangunan Jawa Barat.
     
    Sementara dalam arahannya Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Armida Alisyahbana membawakan tema yakni; Sinkronisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pusat dan Daerah serta Arahan Kebijakan RPJMD Provinsi Jawa Barat. "Sehingga ada keterpaduan antara kebijakan pembangunan Pusat dan Daerah," tuturnya.
     
    Dalam pertemuannya dengan Presiden SBY di Cikeas, Senin (9/9) malam. Armida menyatakan bahwa Presiden mengingatkan tentang target pembangunan yang masih ada sejumlah kekurangan. Untuk itu perlu percepatan akselerasi pembangunan mengingat periode Kabinet Iindonesia Bersatu  II yang tinggal 1 tahun lagi. " Ada sejumlah tantangan internal dan eksternal, khususnya sejumlah perisitiwa ekonomi yang berdampak pada proses pembangunan," ungkapnya.
     
    Terkait dengan periode terakhir masa kepemimpinannya, Presiden, menurut Armida, mulai mempersiapkan segala sesuatunya untuk menyerahkan estafet pemerintahan kepada Presiden berikutnya. Sehingga membutuhkan kebijakan yang berkesinambungan. Harus ada harmonisasi antara RPJMN 2014-2019 dengan RPJMD Jawa Barat 2013-2018.
     
    Isu-Isu strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, antara lain pendidikan dan kesehatan, penanggulangan kemiskinan dan implementasi BPJS. Ketahanan pangan, ketahanan energi, pengembangan infrastruktur dan konektivitas,  teknologi dan pemberantasan korupsi. Kedepan anggaran APBN akan difokuskan pada infrastruktur dasar, infrastrultur ketahanan pangan dan energi serta infrastruktur terkait pemerataan pembangunan.
           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus