Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Pemkab dan DPRD Karawang Sepakati KUA-PPAS 2014

    http://jabarprov.go.id/assets/images/berita/Sepakat-KUA-PPAS-2014.jpg
    KARAWANG-Setelah melalui pembahasan intensif, DPRD dan Pemerintah Kabupaten Karawang menyepakati Kebijakan Umum Anggaran – Prioritas Plafond Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2014. Kesepakatan tersebut ditandai dengan ditandatanganinya nota persetujuan bersama oleh Bupati Karawang, H. Ade Swara dan Ketua DPRD, H. Tono Bahtiar, S.P serta unsur pimpinan DPRD lainnya pada Rapat Paripurna DPRD yang berlangsung Kamis malam (24/10).
     
    Bupati Ade Swara dalam kesempatan tersebut menjelaskan bahwa materi pokok yang merupakan hasil pembahasan KUA-PPAS antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Badan Anggaran DPRD, antara lain adalah bahwa anggaran murni Pendapatan yang disepakati tahun 2014 sebesar Rp. 2,65 triliun.
     
    Rincian dari Pendapatan tersebut antara lain adalah rencana Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 662,57  milyar, yang meliputi : rencana Pajak Daerah Rp. 427,47 milyar, rencana Retribusi Daerah Rp. 109,20 milyar; rencana Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Rp. 5,11 milyar; rencana Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Rp. 120,77 milyar; Pendapatan lainya berasal dari Dana Perimbangan sebesar Rp. 1,54 triliun, yang meliputi : Dana Bagi Hasil Pajak/ Non Pajak Rp. 251,54 milyar; Dana Alokasi Umum Rp. 1,18 trilyun; Dana Alokasi Khusus Rp. 105,54 milyar; sementara komponen Lain-lain Pendapatan Yang Sah direncanakan sebesar RP. 450,07 milyar, meliputi : Rencana Bagi Hasil Pajak Provinsi Rp. 191,54 milyar ; Rencana Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Rp. 257,41 milyar; Rencana Dana Bagi Hasil Retribusi dari Provinsi Rp. 1,12 milyar.
     
    Untuk Kebijakan Belanja Daerah tahun 2014 tetap diprioritaskan pada 4 bidang prioritas meliputi bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang ekonomi dan bidang infrastruktur yang ditunjang dengan bidang administrasi pemerintahan dan pemberdayaan sosial keagamaan. Anggaran Belanja Daerah yang disepakati pada tahun 2014 sebesar Rp. 2,95 trilyun.
     
    Adapun mengenai rincian Belanja Daerah tersebut antara lain : Belanja Tidak Langsung pada dianggarkan sebesar Rp. 1,50 trilyun, yang meliputi : Rencana Belanja Pegawai Rp. 1,26 trilyun; Rencana Belanja Hibah Rp. 60 milyar; Rencana Bantuan Sosial Rp. 27,85 milyar; Rencana Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa Rp. 43,21 milyar; Rencana Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dan Partai Politik Rp. 116,58 milyar.
     
    Sedangkan alokasi anggaran Belanja Langsung tahun 2014, direncanakan sebesar Rp. 1,448 trilyun. Pagu anggaran belanja tersebut diarahkan untuk membiayai program kerja Pemerintah Daerah yang akan dilaksanakan oleh 72 SKPD meliputi 17 urusan wajib dan 3 urusan pilihan, serta didukung dengan program dan kegiatan yang bersifat rutin pada masing-masing SKPD.
     
    Bupati Ade Swara juga menambahkan bahwa rencana Pendapatan yang disepakati sebesar Rp. 2,65 triliun, dan rencana Belanja yang disepakati sebesar Rp. 2,95 trilyun, maka dalam KUA-PPAS 2014 tersebut disepakati pula posisi defisit sebesar RP. 300,18 milyar. “Menyikapi kondisi dimaksud, maka diharapkan dalam pembahasan Raperda APBD 2014 telah dapat diatasi,” tambahnya.
           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus