Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Panwaslu Bantu KPU Selesaikan DPT Bermasalah

    http://jabarprov.go.id/assets/images/berita/Panwaslu-Bantu-KPU-Selesaikan-DPT-Bermasalah.jpg
    BANDUNG-Koordinator Divisi Hukum, Humas dan Hubungan Antar Lembaga Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Barat, Yusuf Kurnia, SIP mengingatkan agar jajaran Panwaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Barat turut membantu KPU Kabupaten/Kota di daerahnya masing-masing dalam membersihkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) bermasalah selama 30 hari sebagaimana rekomendasi Bawaslu RI dalam Penetapan DPT Tingkat Nasional 4 Nopember 2013 lalu.
     
    “Tugas Pengawas Pemilu itu selain melakukan pengawasan, juga melayani masyarakat pemilih agar dapat menggunakan haknya pada Pemilu nanti. Oleh karena itu, kami meminta agar Panwaslu Kabupaten/Kota dapat berkoordinasi dan membantu KPU Kabupaten/Kota di daerahnya masing-masing dalam membersihkan DPT yang masih bermasalah,” kata Yusuf Kurnia usai pembukaan Rapat Koordinasi (Rakor) Panwaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Barat yang digelar di Garden Permata Hotel, Jalan Lemahneundeut, Kota Bandung, Senin (11/11) sore.
     
    Menurut Yusuf, hingga saat ini DPT yang telah ditetapkan secara nasional pada tanggal 4 Nopember 2013 lalu, masih banyak yang bermasalah. Diantaranya nama-nama pemilih yang belum diisi nomor kartu keluarga dan nomor induk kependudukannya. Untuk menyelesaikan DPT bermasalah tersebut, jajaran KPU diberi waktu selama 30 hari terhitung setelah tanggal  Untuk menyelesaikan DPT bermasalah tersebut, jajaran KPU diberi waktu selama 30 hari terhitung setelah tanggal 4 Nopember 2013.
     
    Selain turut mengawasi dan membantu menyelesaikan DPT yang bermasalah oleh KPU, tegas Yusuf, Panwaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Barat juga diminta mengawasi ketaatan partai politik peserta Pemilu dalam menyerahkan rekening khusus dana kampanye. Partai Politik Peserta Pemilu harus menyerahkan rekening khusus dana kampanye selambat-lambatnya 14 hari sebelum hari pertama kampanye dalam bentuk rapat umum. (enal)
           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus