Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Sosialisasi Peran Regulasi Dalam Pelaksaan Pembangunan

    http://jabarprov.go.id/assets/images/berita/Sosialisasi-Peran-Regulasi-Dalam-Pelaksaan-Pembangunan.jpg
    BANDUNG- DPRD Jabar, melalui Badan Legislasi menggelar hearing di Desa Satria Mukti, Kecamatan Tambun, Kabupaten Bekasi (5/12).Dalam kegiatan tersebut, selain menjaring aspirasi, juga menggelarsosialisasi tentang peran regulasi dalam pelaksanaan pembangunan.Dialog hearing yang dipimpin Ketua Banleg, Ahdar Sudrajat .
     
    Menurut Ahdar , pihak DPRD Jabar, periode 2009-2014,  telah menerbitkan 95  raperda  menjadi Perda. Dari beberapa Perda yang ditetapkan diantaranya Perda yang mengatur soal pembangunan infrastruktur. Ke depan, juga akan didorong Perda yang mengatur soal DED  Pantura. Prosesnya  kini tengah disiapkan Perdanya untuk mengurangi kemacetan sekitar Pantura.
     
    Perda lain yang sudah diterbitkan, berkat dukungan DPRD Jabar adalah Perda yang mengatur soal migas, di bagian hilir dan hulu. Berkenaan dengan telah ditetapkanya Perda tersebut,. Pihak DPRD Jabar sendiri mendorong Disiapkan program dukungan di bidang migas yaitu pipanisasi untuk gas agar. Program tersebut, dimaksudkan agar gas masuk ke rumah-rumah tangga  mudah untuk didapat.
     
    Pengembangan program tersebut, ujar Ahdar cukup berasalan mengingat Pemprov. Jabar sendiri sudah mempunyai BUMD yang dapat bergerak dalam pengelolaan migas yaitu PT Jabar Energi.
     
    Sementara itu, Wakil Ketua Banleg DPRD Jabar, Ganiwati dalam pertemuan tersebut menegaskan kondisi Perda. Menurutnya, Perda merupakan bagian dari Peraturan Perundang-Undangan yang tentunya harus ditaati isi dalam Perda tersebut.
     
    Diakui, di era otonomi daerah, Kepala Daerah mempunyai otoritas untuk mengusulkan Perda melalui bantuan DPRD daerah juga Perda itu bisa menjadi sebuah regulasi. Agar aturan tidak tumpang tindih dengan aturan yang dibuat oleh Pemerintah Pusat , keberadaan Perda tersebut harus dilakukan sinkronisasi.
     
    Di sisi lain, Anggota Banleg DPRD Jabar, yang juga anggota DPRD Jabar dari Dapil Bekasi, Syahrir dalam keterangannya secara terpisah kepada wartawan mengatakan sehubungan dengan adanya Perda yang mengatur soal program sector kesehatan, untuk di tahun 2014 beberapa program di sector kesehatan di wilayah Bekasi didorong untuk segera direalisasikan.
     
    Program-program tersebut, diantaranya bantuan kesehatan poned dan sarana lainnya.Di bidang transportasi juga didorong yaitu pengadaan  bus antar kota untuk tujuan rute DKI Jakarta serta  pelabuhanyang  bisa tembus ke muara gembong dari tanjung priuk. (Nur)
           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus