Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Provinsi Jawa Barat Terima DIPA Tahun 2014 Sebesar Rp 86,079 Trilyun

    http://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_7897.jpg

    BANDUNG. Provinsi Jabar, (17/12) secara resmi menerima DIPA Tahun anggaran 2014. Kegiatan tersebut, berlangsung di Aula Barat Gedung Sate. Penyerahan DIPA, ditandatangani Gubernur Jabar, H. Ahmad Heryawan dengan instansi penerima DIPA Tahun 2014.
     
    Kakanwil Ditjen Pembendaharaan Provinsi Jabar, Djoko Wihantoro dalam pertemuan tersebut memaparkan, DIPA Tahun anggaran 2014 di Provinsi Jabar, diserahkan kepada 15 Satker yaitu Polda Jabar, Kodam III Siliwangi, Unpad, UPI, Kejati Jabar, Kemenag Jabar, Dinas Pertanian Tanaman Pangan Jabar, Dinas KUKM Jabar, BPLHD Jabar, Dinas Bina Marga Jabar, Biro Pemerintahan Umum Setda Provinsi Jabar,  Ketua Pengadilan Tinggi Jabar, Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM Jabar, Kantor Perwakilan BPK Provinsi Jabar dan Kanwil DJP Jabar I.
     
    DIPA Tahun anggaran 2014, diterbitkan sebanyak 1.410 DIPA dengan jumlah dana sebesar Rp.34.799.345.565.000,- dan alokasi dana transfer daerah untuk Pemprov. Jabar dan Pemkab/Pemkot sebesar Rp.51.280.602.240.349 sehingga total APBN untuk Jabar sebesar Rp.86.079.947.805.349.
     
    Sementara itu, Gubernur Jabar, H. Ahmad Heryawan berkenaan dengan penyerahan DIPA Tahun anggaran 2014 mengungkapkan, "sehubungan dengan telah dialokasikannya DIPA Tahun anggaran 2014 diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pencapaian sasaran pembangunan".
     
    Hal yang diharapkan tercapai dalam tahun 2014 yaitu, dapat terdorong pertumbuhan ekonomi, pengangguran dan kemiskinan berkurang serta program-program pembangunan dapat dimanfaatkan secara maksimal seperti pembangunan infrastruktur, ketahanan pangan dan energi, transportasi publik dan Sitem Jaminan Sosial Nasional .
     
    Harapan berikutnya, yaitu kualitas pelayanan publik dan pembangunan di daerah tertinggal dapat ditingkatkan, kesenjangan fiskal antara Pusat dan Daerah dan kesenjangan publik antar daerah dapat dikurangi serta penyalahgunaan dan kebocoran anggaran harus dicegah melalui perencanaan yang kredibel pelaksanaan yang akuntabel, dan pengawasan yang penuh disiplin, demikian harapan Gubernur Heryawan. (Nur)

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus